Gampong Blang Pulo Inisiasi Bahas Qanun Perlindungan Perempuan dan Anak

 Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe yang merupakan dampingan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) - UNICEF telah melahirkan sejumlah terobosan di bidang perlindungan anak. Setelah sebelumnya membentuk Kader Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), saat ini kembali menginisiasi...

Read More

Komitmen Melindungi Anak, Gampong Lambhuk Susun Reusam Gampong

 Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh salah satu gampong dampingan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh dalam program kerjasama dengan UNICEF. Gampong Lambhuk memiliki komitmen yang tinggi melindungi anak. Bahkan Saat ini sedang menyusun Reusam atau Peraturan Desa...

Read More

Kader SAPA menjadi Ujung Tombak Perlindungan Anak di Tingkat Gampong

 Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh terus menerus memberikan perhatian penting terhadap isu perlindungan anak. Upaya yang dilakukan kali oleh PKPM adalah melatih Fasilitator Komunitas yang disebut dengan Kader Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di enam Kabupaten/Kota yang terdiri...

Read More

Mengenal Hukum Jinayat di Aceh

 Hukum Jinayat merupakan sejumlah aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan di Aceh yang apabila seseorang atau sekelompok orang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi baginya. Pasal 1 angka 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menentukan...

Read More

Usia Anak dalam Qanun Hukum Jinayat

 Persoalan usia anak berbeda-beda dalam aturan yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Ada yang mengatur dengan usia 18 tahun dan ada pula yang mengatur 17 tahun. Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh mengatur batas usia anak yaitu 18 tahun dan belum menikah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka...

Read More

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

 Pasca terjadinya perceraian antara kedua orangtua, persoalan selanjutnya yang muncul yaitu perebutan hak asuh anak. Hak Asuh Anak dikenal juga dengan istilah hadhanah. Pasal 1 huruf g KHI menyatakan Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa...

Read More

Menemukan Isu Penelitian Hukum (Perhatikan Dass Sollen dan Dass Sein)

 Salah satu persoalan yang dialami oleh mahasiswa hukum menjelang semester akhir adalah menemukan isu atau permasalahan hukum. Persoalan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting ditemukan sebagai dasar dilakukannya penelitian, karena isu tersebut menjadi pokok permasalahan yang perlu dicarikan...

Read More

Mengenal Profesi Advokat

 Profesi advokat merupakan salah satu catur wangsa penegak hukum di Indonesia selain Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Kedudukannya sama dengan penegak hukum lain yang menegakkan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan (yustisiable). Sebagai penegak hukum, Advokat memiliki dasar hukum...

Read More

Asas Hakim Bersifat Pasif

 Salah satu asas yang terdapat dalam hukum acara perdata adalah asas hakim bersifat pasif. Asas ini mengatakan bahwa seorang hakim bersifat pasif dan tidak berwenang memperluas pokok perkara yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Hakim hanya mengadili dan terhadap persoalan yang dituntut...

Read More

Kewenangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Menjatuhkan 'Uqubat

  Istilah yang digunakan untuk penyebutan istilah hukuman dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah 'uqubat. Pasal 1 angka 17 QHJ menyatakan bahwa Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Dengan kata lain 'uqubat (hukuman)...

Read More

Law as Tool of Social Engineering sebagai Fungsi Hukum

 Umumnya hukum yang berlaku di masyarakat, baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis memiliki tujuan yang baik yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, damai dan terciptanya suasana yang seimbang serta terbebas dari konflik. Itulah sebabnya fungsi hukum dalam menata kehidupan masyarakat...

Read More

Litigasi dan Non Litigasi sebagai Pola Penyelesaian Sengketa

 Umumnya pola penyelesaian perkara yang dipraktikkan oleh masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan sebuah proses penyelesaian perkara yang dialami oleh masyarakat dengan mengedepankan proses secara formal dan prosedural melalui jalur pengadilan...

Read More

Hukuman Cambuk di Aceh

 Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman atau dalam istilah yang digunakan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah 'uqubat. Pasal 1 Angka 17 QHJ menyatakan bahwa  ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Jadi, dapat...

Read More

Hukum Materil dan Hukum Formil dalam Penegakan Hukum Jinayat di Aceh

 Hukum materil merupakan suatu ketentuan yang mengatur tentang persoalan tertentu berkaitan dengan materi hukum baik yang dilarang maupun yang dibolehkan serta ancaman hukuman yang ditetapkan di dalamnya. Hukum materil  berisi tentang materi hukum tentang suatu persoalan tertentu. Baik dalam...

Read More

Perlakuan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Jinayat

 Pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat (QHJ) di Aceh tidak hanya diberlakukan bagi orang dewasa, namun dapat pula dikenakan kepada anak. Meskpun demikian, ada perlakuan khusus yang telah diatur sedemikian rupa dalam QHJ serta mekanisme penanganannya yang sangat berbeda dengan perlakuan yang terhadap...

Read More

Harta Bersama di Indonesia (Antara UU Perkawinan dan KHI)

  Persoalan harta bersama selalu menjadi kajian menarik di berbagai kalangan, terutama di kalangan akademisi yang memiliki konsentrasi di bidang hukum Islam. Apalagi persoalan harta bersama secara konsepsi fiqh tidak diatur di dalamnya. Pengaturan tentang harta bersama barulah diatur secara...

Read More

Klasifikasi Pelecehan Seksual dalam Qanun Hukum Jinayat

 Pelecehan seksual merupakan salah satu jarimah (tindak pidana) yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh selain sembilan jenis jarimah lainnya yaitu Khamar, Maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah. Kesepuluh jarimah tersebut untuk saat ini...

Read More

Menulis “Latar Belakang Masalah” dalam Penelitian Hukum

  Latar Belakang Masalah (LBM) merupakan bagian penting dalam sebuah Skripsi, Tesis dan Disertasi dan juga dalam proposal penelitian yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada penelitian untuk diajukan ke lembaga Donatur (funding). Sebuah LBM sangat menentukan diterima...

Read More