Minggu, 07 Mei 2017

Buku Restoratif Justice Dibedah


Hari Selasa tanggal  13 Desember 2016 merupakan hari bahagia bagi diriku. Karya sederhanaku yang berjudul "Restorative Justice : Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus Anak" mendapat apresiasi dari Pemerintah Aceh dalam hal ini Biro Tata Pemerintahan Sekda Aceh. Biro Organisasi Sekda Aceh bersedia memberikan fasilitas untuk membedah buku ini. Acara bedah buku dilaksanakan di Hotel Kuala Radja Kota Banda Aceh. Pembedah dihadirkan tiga orang yang terdiri dari kalangan Akademisi dan Praktisi Anak, yaitu: Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH.,MH (Guru Besar UIN Ar-Raniry B. Aceh), Riza Nizarli, SH.,MH (Dekan Fakultas Hukum UNMUHA dan Ketua Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Restoratif Justice Working Group (RJWG) dan M. Ridha, MA (Praktisi Anak dari Kantor Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh. Acara yang berlangsung selama 4 jam dipandu oleh Firdaus D. Nyak Din yang merupakan pemerhati Anak Aceh.
Buku itu berawal dari Tesis pada saat menyelesaikan Studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Judul Tesisnya adalah "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berhadapan dengan Huku Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak". Sebelum menjadi buku, saya cetak seukuran buku dengan menggunakan format Tesis untuk diserahkan kepada Donatur Beasiswa Pendidikan, Qatar Charity. Penyerahan ini wajib dilakukan bagi mahasiswa dan siswa/siswi yang menerima bantuan dari Qatar Charity. Hal yang sama saya lakukan karena Qatar Charity memiliki jasa yang paling berharga buat saya yang telah memfasilitasi biaya pendidikan selama studi di Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry B. Aceh hingga pada Strata Dua (S2) di Program Studi Magister Ilmu Hukum Unsyiah. Selain menyerahkan satu eks tesis, saya menyerahkan satu jurnal yang di dalamnya terdapat dua artikel yang satu tulis di Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gender dan Anak UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 
Ternyata buku sederhana yang masih menggunakan format Tesis dipublish melalui Media Sosial  Facebook Milik Pak Ahmad Arif (salah seorang pengurus Kantor Qatar Charity Aceh). Banyak orang yang berkomentar terhadap postingan itu. Termasuk dari unsur pemerintah Aceh yang tertarik untuk mendalami content buku menawarkan supaya buku dibedah. Saya merasa bahagia sekali mendapatkan tawaran seperti itu. Mungkin ini merupakan sebuah rezeki dari yang maha kuasa. Saya tidak menyangka ada tawaran demikian. Alhamdulillah saya menerima tawaran tersebut dan bersedia karya kecil saya dibedah.
Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan manakala sebuah buku dibedah. Dalam acara bedah selain adanya pembedah, turut diundang para audiens yang berasal dari berbagai kalangan yang tentunya memiliki pengetahuan, pemahaman dan pengalaman di bidangnya masing-masing. Berbeda-beda orang yang hadir, pandangan dan pendapat serta sudut pandang yang mereka gunakan berbeda-beda. Semua respon an saran dan masukan-masukan yang bersifat konstruktif dapat digunakan sebagai penyempurnaan buku sehingga dikonsumsi oleh umum. Peserta bedah buku yang dihadirkan terdiri dari unsur Dinas Sosial, Akademisi, LSM, Dinas Syariat Islam, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Badan Pembinaan Dayah, Majlis Adat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Unsur di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).
Dari pengalaman bedah buku yang saya diterima, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kompasianer. Pertama, dalam membuat penelitian atau menulis sebuah buku haruslah diambil topic yang actual. Sebuah topic yang akan diangkat menjadi judul penelitian haruslah yang benar-benar baru dan layak diteliti. Hasil yang dicapai juga akan lebih bermakna dan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada.
Kedua, gunakan bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami. Orang yang membaca buku kita bukan hanya kalangan intelek, akan tetapi kalangan awam juga akan membaca karya kita. jika kita menggunakan bahasa ilmiah yang banyak tanpa mendefinisikannya kembali akan mengakibatkan orang yang membacanya menjadi bingung.
Ketiga, Tema yang disajikan menjawab persoalan-persoalan yang diinginkan oleh masyarakat. terkadang bagi mahasiswa semester akhir menuliskan sebuah skripsi atau tesis hanya sekedar jadi. Hanya untuk memenuhi syarat formalitas kelulusan studi. Kualitas dan nilai manfaatnya diabaikan. Hal ini sebenarnya harus dihindari dari mahasiswa. Karena melalui perguruan tinggi inilah diharapkan berkontribusi dalam membangun negeri berdasarkan penelitian-penelitian yang actual dan berdaya guna bagi masyarakat dalam menunjang pembangunan.




Kamis, 29 Oktober 2015

Problematika Poligami dan Dasar Hukumnya


BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Salah satu bentuk perkawinan yang selalu diperbincangkan dalam kehidupan dewasa ini adalah perkawinan poligami. Beberapa Negara muslim melarang tegas praktek poligami seperti di Turki, sebagian Negara muslim lainnya tidak melarang secara tegas, akan tetapi mempersulit praktek poligami. Pelarangan ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu agar terwujudnya kemaslahatan bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari praktek poligami.
Di Indonesia, meskipun dalam keadaan tertentu membolehkan seorang suami melangsungkan poligami dengan dua atau tiga orang perempuan dalam waktu yang bersamaan, tapi pelaksanaannya dipersulit melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengertian poligami dan dasar hukumnya yang dirumuskan dalam dua rumusan masalah berikut:
1.      Apa yang dimaksud dengan poligami
2.      Apa yang menjadi dasar hukum poligami dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia ?

BAB DUA
PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Poligami
Kata poligami terdiri dari kata ‘poli’ dan ‘gami’. Secara etimologi, poli artinya banyak sedangkan gami artinya isteri. Jadi poligami itu artinya beristeri banyak. Secara terminology, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri atau seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[1]
Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam. Selain poligami, dikenal juga poliandri. Dalam praktek poligami, suami memiliki beberapa orang isteri sedangkan dalam perkawinan poliandri, isteri memiliki beberapa suami dalam waktu yang sama. Dibangdingkan poligami, poliandri jarang dilakukan kecuali beberapa suku tertentu seperti suku Tuda dan suku-suku di Tibet.[2]
2.2. Dasar Hukum Poligami
Dasar hukum merupakan sumber yang dijadikan hukum yang mengatur tentang bentuk perkawinan poligami. Ada beberapa sumber yang mengatur tentang poligami yaitu landasan teologis yang terdapat dalam Alquran dan dasar hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974. Untuk lebih jelasnya, uraian dasar hukum poligami akan dipaparkan seperti berikut ini:
a.       Landasan Teologis Poligami
÷bÎ)ur ÷LäêøÿÅz žwr& (#qäÜÅ¡ø)è? Îû 4uK»tGuø9$# (#qßsÅ3R$$sù $tB z>$sÛ Nä3s9 z`ÏiB Ïä!$|¡ÏiY9$# 4Óo_÷WtB y]»n=èOur yì»t/âur ( ÷bÎ*sù óOçFøÿÅz žwr& (#qä9Ï÷ès? ¸oyÏnºuqsù ÷rr& $tB ôMs3n=tB öNä3ãY»yJ÷ƒr& 4 y7Ï9ºsŒ #oT÷Šr& žwr& (#qä9qãès? ÇÌÈ  
Artinya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menwanininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa’: 3).
Ayat di atas diturunkan dengan latar belakang bahwa anak perempuan yatim berada dalam pemeliharaan walinya. Kecantikan dan harta anak yatim tersebut telah bercampur dengan harta wali tersebut. dan wali tersebut ingin menikahi perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa berlaku adil dalam memberikan mahar kepadanya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, maka dilarang menikahi perempuan yatim tersebut, kecuali bila berlaku adil dan memberikan mahar yang layak kepada mereka. Serta diperintahkan supaya menikahi wanita-wanita lain yang mereka senangi selain perempuan yatim tersebut.[3]
`s9ur (#þqãèÏÜtFó¡n@ br& (#qä9Ï÷ès? tû÷üt/ Ïä!$|¡ÏiY9$# öqs9ur öNçFô¹tym ( Ÿxsù (#qè=ŠÏJs? ¨@à2 È@øŠyJø9$# $ydrâxtGsù Ïps)¯=yèßJø9$$x. 4 bÎ)ur (#qßsÎ=óÁè? (#qà)­Gs?ur  cÎ*sù ©!$# tb%x. #Yqàÿxî $VJŠÏm§ ÇÊËÒÈ  
Artinya:
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung  (kepada isteri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung……(Q.S. An-Nisa’ : 129).

            Para ulama mengatakan “mereka tidak akan dapat berlaku adil di antara para isteri berkenaan dengan apa yang terdapat dalam hati dan Allah memaafkannya. Dan mewajibkan keadilan dalam perkataan dan perbuatan. Jika dia condong dengan suatu ucapan atau perbuatan, maka itulah kecenderungan (ketidakadilan).[4]
Selain terdapat dalam Alquran, ketentuan hukum poligami terdapat dalam Hadits Nabi Saw. Abu Daud meriwayatkan dari al-Harits bin Qais bin ‘Umairah al-Asadi, ia mengatakan “Aku Masuk Islam, sedangkan aku mempunyai delapan isteri, Lalu aku menyebut hal itu kepada Nabi Saw. maka belia bersabda, “Pilihlah empat di antara mereka”.
b.      Landasan Hukum Positif Indonesia (Ius Constitutum)
Landasan hukum positif yang mengatur poligami terdapat dua sumber hukum yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua sumber hukum di atas menjadi sumber hukum perkawinan bagi umat muslim di Indonesia. Dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun syarat-syarat dibolehkannya melakukan poligami dapat dilihat dari Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan.
a.       Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
b.      Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c.       Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.       Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
b.      Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
c.       Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Ketentuan mengenai poligami dalam KHI diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Pasal 56 KHI menyebutkan:
1.      Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2.      Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975.
3.      Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Berdasarkan diskusi panjang dengan mahasiswanya, A. Hamid Sarong menyebutkan bahwa poligami bukanlah sebuah prestasi melainkan solusi untuk perkawinan disharmonisasi dalam keluaga. Poligami dilakukan bukan dikarenakan telah direncanakan terlebih dahulu, akan tetapi terjadi dalam perjalan kehidupan. Ada laki-laki yang berpoligami karena keadaan memaksa seperti perjalan jauh ke pedalaman dan ada juga dikarenakan adanya kekayaan yang melimpah sehingga mengawini perempuan merupakan sebuah pilihan karena mampu membiayaakannya[5].

DAFTAR PUSTAKA
A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
Abdurahmah Ghazali, Fiqh Munakahat, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006.
Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, Panduan Nikah dari A sampai Z, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.



[1] Abdurahmah Ghazali, Fiqh Munakahat, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 129.
[2] Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43-44.
[3] Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, Panduan Nikah dari A sampai Z, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 467.
[4] Ibid.,, hlm. 470.
[5] A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 189.