Corak Pemikiran Syaltud

Ijtihad merupakan suatu pengerahan pikiran ulama terhadap problematika-problematika yang ada dalam masyarakat untuk menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang diakui keabsahannya yaitu al-quran dan as-sunnah. Keberadaan ijtihad dizaman modern bagaikan lampu didalam ruang yang gelap gulita yang menerangi ruangan tersebut. Tujuan utama ijtihad adalah untuk menemukan hukum-hukum baru yang belum ditegaskan secara jelas oleh Al-quran dan as-sunnah yang masih bersifat mujmal dan hukum yang terdapat dalam kedua sumber tersebut ada yang masih bersifat dhanni yang membutuhkan untuk penginterpretasikan terhadap ayat atau yang dhanny tersbut, melalui ijtihadlah bisa diketahui hukum-hukumnya dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh para ulama, baik itu pendekatan sosial historis, kontekstual dan mengaitkan persoalan yang sedang terjadi dengan persoalan yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Syaltud mengatakan bahwa salah satu kenikmatan dalam islam adalah masih dibukanya pintu ijtihad bagi orang mampu untuk mengijtihadkannya dan ini merupakan suatu keunikan tersendiri dalam hukum islam. Sesugguhnya problema yang terjadi sekarang jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya dan hukum yang diterapkan untuk hal itu juga sangat berbeda. Dalam hal ini ada kaedah yang mengatakan bahwa “taghayyuril ah-kaam bi taghayyuril azmaan wal am-kaan” (perubahan suatu hukum tergantung pada perubahan suatu masa dan tempat-tempat tertentu. Hal ini bisa diakui, karena imam besar Syafi’I juga terdapat dua pendapat atau disebut juga dengan qaul qadim dan qaum jadiid. Qaul Qadim terdapat pada waktu imam syafi’I berada di Irak, dan ketika beliau berhijrah ke Mesir mengeluarkan pendapatnya yang baru terhadap persoalan yang ada dan bahkan terhadap kasus yang sama. Corak pemikiran seorang ulama mujtahid dalam mengistimbathkan hukum berbeda antara satu dengan yang lain. Begitu juga ijtihad Syaltud, dalam mengistimbathkan suatu hukum, syaltud tidak mengakui adany ijma’ sebagai sumber hukum. Akan tetapi, sumber hukum yang diakui dalam mengistimbathkan suatu hukum hanya menggunakan sumber hukum al-quran as-sunnah dan al-nazhar (penalaran). Dalam ini hal Syaltud berpendapat bahwa tidak mungkin semua ulama diseluruh dunia menyepakati keputusan terhadap suatu persoalan karena antara satu tempat dengan tempat yang lain sangat jauh dan tidak terjangkau transportasi pada waktu itu. Karya-karya syaltud 1. Fiqh Al-Quran Wa Al-Sunnah, dalam kitab ini syaltud mengemukakan hukum-hukum yang terdapat dalam al-quran dan as-sunnah. 2. Muqaranah Al-Madzahib, dalam kitab ini pembahannya lebih bersifat komparatif dengan membandigkan antara suatu pendapat ulama yang satu dengan pendapat ulama yang lain. 3. al-fatawa, dalam kitab ini syaltud hanya memuat fatwa-fatwanya yang ditanya oleh masyarakat terhadap problematika dalam masyarakat. 4. Tafsir Al-Quranul Karim, dalam kitab ini syaltud menafsirkan al-quran dengan metode-metode modern dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya. 5. Al-Quran Wa Al-Mar’ah, dalam kitab ini beliau merumuskan kedudukan wanita menurut yang telah diatur oleh al-quran baik perwseorangan maupun yang berstatus istri. 6. Al-Islam ‘Aqidah Wa Syari’ah, buku ini menjelaskan landasi bagi seorang muslim yang mau beriman dan bertaqwa kepada Allah.

Read More

Metode Penemuan Hukum oleh Hakim

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen, mandiri dan tanpa interrvensi lembaga negarapun dalam melaksanakan tugas kehakiman yang diembankan kepadanya. Bahkan, ketua pengadilanpun tidak boleh campur tangan ketika majelis hamik mengadili perkara. Tuga hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan ,memutuskan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan untuk memutuskan perselisihan antara mereka. Putusan hakim mengikat para pihak-pihak dan para pihak harus melaksanakan putusan tersebut dengan penuh keikhlasan. Hakim dalam memutuskan perkara harus memahami dan mengetahui nilai-nilai kehidupan, kebiasaan-kebiasaan (living law) dalam suatu masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan putusan yang seadil-adilnya dan membuat keputusannya lebih bijak serta sempitnya peluang untuk menempuh upaya hukum lain, seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali (upaya hukum luar biasa). Menurut Gustav Radbruch tujuan diciptakan hukum adalah agar terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keputsan hakim harus sangat sulit untuk mencapai ketiga hal itu, karena sangat sulit untuk mendefinisikan nilai keadilan itu sendiri. Adalakanya adil disuatu pihak dan tidak adil dipihak yang lain, begitu juga dengan kemanfaatan yang hanya mendapatkan manfaat dan kepuasan hanyalah pihak yang menang sedangkan pihak yang kalah harus menerima kenyataan yang ada dan harus menuruti keputusan itu. Dan tidak kalah pentingnya keputusan hakim juga harus mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum bagi semua pihak agar pihak-pihak yang berperkara menerima putusan dan melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu ketelitian, kehati-hatian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sangat dibuthkan agar terhindar dari kecurgaan seseorang kepada hakim, dan agar putusan tersebut dapat memenuhi tiga tujuan hukum yang sudah dipaparkan oleh Gustav Radbruch yaitu terciptanya keadilan bagi masyarakat, memberikan kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum. Hakim dalam melaskanakan tugasnya sehari-hari selalu berhadapan dengan masyarakat dan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain jauh berbeda, begitu juga dengan UU yang bersifat Abstrak harus diinterpretasikan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang konkret. UU yang masih bersifat abstak atau umum harus diinterpretasikan oleh hakim dalam bebeerapa bentuk antara lain : Pertama, mengkonstatir artinya bahwa hakim harus melihat dan membenarkan perkara yang diajukan padanya melalui pembuktian yang harus dilakukan oleh para pihak dengan mengemukakan alat-alat buki yang sah menurut huku seperti yang terdapat dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Adapun alat bukti yang sah dalam perkara pertama seperti yang terdapat dalam pasal 164 HIR/pasal 284 RBg/pasal 1866 KUHPerdata yaitu : alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Kedua, mengkualifisir artinya hakim harus mengetahui peristiwa-peristiwa konkret yang ada, termasuk didalamnya melacak hubungan hukum antara pihak-pihak dan menggolongkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut termasuk ke perbuatan apa. Setelah pengelompokan, barulah hakim harus memutuskan dan menerapkan hukum yang adalam UU, kebiasaan, doktrin, yurisprudensi, traktat dan lain sebagainya. Ketiga, mengkonstituir artinya bahwa hakim setelah mengetahui duduknya perkara antara penggugat dan tergugat atau terdawa barulah hakim memutuskan perkara tersebut. Hakim pejabat pengadilan yang tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum tidak ada untuk itu, akan tetapi seorang hakim harus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hakim dianggap mengetahui hukum meskipun UU kurang jelas atau masih kabur (Ius Curia Novit). Bahkan, meskipun hukum tidak ada terhadap perkara yang sedang diadilinya, hakim harus berijtiha dengan penuh kejelian dan kehati-hatian. Terkait hakim harus berijtihad terhadap perkara yang belum ada hukumnya, terdapat satu yang memberikan peluang agar ijtihad dilakukan oleh seorang hakim, yaitu : “apabila seorang hakim bertijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya mendapat pahala dua (ajroni), sedangkan apabila salah, maka hakim tersebut mendapat satu pahala (ajron).

Read More

dunia para koruptor

Dalam beberapa minggu terakhir media terus menerus mengabarkan kasus korupsi yang terjadi di Aceh mulai dari kasus korupsi di Aceh Utara yang melibatkan oknum-oknum dilingkungan pemerintahan setempat, penggelapan dana Beasiswa Unsyiah dan baru-baru ini muncul pemberitaan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran). Ini merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan secara segera dan tidak boleh ditunda-tunda. Penundaan penyelesaian kasus-kasus korupsi bisa menimbulkan masalah baru di Aceh dan mengakibatkan Aceh tercoreng moreng dalam NKRI. Terakhir berita yang dimuat serambi dalam Edisi 1 oktober 2012 bahwa Provinsi Aceh menempatkan pada posisi kedua terkorup setelah DKI Jakarta dan Banda Aceh menempatkan pada posisi ke empat setelah Jakarta Utara, Makasar dan Medan. (serambi, edisi 3 Oktober 2012). Meskipun belum ada kejelasan dalam penelusurian kebenaran berita tersebut, pemberitaan semacam itu sudah mencemarkan nama baik Aceh dan menimbulkan imej negatif dari provinsi-provinsi lain untuk menilai Aceh, bahkan tidak hanya provinsi yang ada di Indonesia yang menilai, akan tetapi isu ini menjadi isu Global yang pada akhirnya akan mengantarkan Aceh ke jurang kehancuran. Suatu realita diatas sangat menyedihkan dan memilukan bangsa Aceh yang di kenal dengan julukan Aceh Serambi Mekkah yang bermartabat di mata dunia. Fakta diatas harus ditelusuri lebih lanjut untuk mendapatkan kejelasan dalam menilai sebenarnya siapa yang terlibat dalam kasus tersebut dan untuk mengetahui apa memang benar-benar terjadi atau hanya rekayasa semata. Untuk menelusuri kasus tersebut dibutuhkan keterlibatan berbagai elemen agar hasil penelusurian mendapat hasil yang memuaskan, baik itu elemen masyarakat, LSM-LSM dan aparat penegak hukum (law enforcement) dan aparatur negara lainya juga mempunyai peran penting dalam memperjelas kasus yang muncuat ke permukaanatan, kemudian kepolisian juga harus menyelidiki data-data yang dikhabarkan FITRA, apakah data itu memang ada, atau hanya memang adanya kepentingan untuk memojokkan Provinsi Aceh dari provinsi-provinsi lain. Korupsi Menurut Islam Korupsi merupakan suatu bentuk White Coller Crime (WCC) atau yang sering disebut dengan kejahatan kerah putih. WCC adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi dan terhormat atau dikalangan orang jawa disebut juga dengan istilah Priyayi. Dalam Islam hanpir tidak ditemukan kata-kata korupsi, akan tetapi ada beberapa istilah yang digunakan Islam dan dapat dianalogikakan seperti korupsi, yaitu : Pertama, Risywah, adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang untuk memuluskan pekerjaan yang diinginkan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan kata lain pemberian ini hanya satu tujuan untuk melicinkan visi dan misi yang dapat merugikan orang lain. Risywah ini sangat dibenci oleh Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang berbuat demikian, seperti yang terdapat dalam haditsn-Nya, “Rasulullah SAW melaknat pemberi suap dan penerima suap”. Kedua, Akl amwal bi al- Bathil, yaitu memakan sebagian harta orang lain dengan cara bathil (tanpa hak). Ketiga, Ghulul, yaitu harta yang diperoleh oleh pejabat negara dengan jalan illegal, seperti manipulasi, kecurangan, penggelapan dan lain sebagainya. Keempat, Ikhtilaas, yaitu perampasan atau penggelapan harta negara dengan modus penipuan. (chaider S. bamualim, Hal. 183-184). Hukuman bagi koruptor Dalam pasal 10 KUHP mengatur hukuman terhadap yang melakukan kejahatan antara lain : pidana mati, pidana penjara baik seumur hidup atau penjara untuk sementara waktu, kurungan dan denda. Kemudian dalam UU no. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi menyebutkan hukuman tambahan terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi antara lain, perampasan barang terwujud, pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah yang dikorupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu. Sedangkan hukuman menurut hukum islam bisa diberikan ta’zir (hukuman yang ditetapkan oleh penguasa). Solusi memberantas Korupsi Dari data-data yang dikemukakan oleh FITRA diatas, tentunya masyarakat Aceh sudah merasa geram dengan perlakuan pejabat-pejabat pemerintahan yang bekerja di Instansi pemerintah. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bangsa Aceh yang berjulukan dengan nama Serambi Mekkah untuk merapatkan barisan, saling bahu membahu untuk melawan korupsi di lingkungan Pemerintahan Aceh dengan berbagai macam cara, antara lain : Pertama, mensosialisasika kepada pejabat pemerintahan agar meninggalkan korupsi agar terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih dari Hama korupsi (good and clean government), kedua, membuat qanun tentang Korupsi, karena kalau qanun sudah pasti hukumannya adalah Ta’zir (ketentuan hukum yang ditetapkan oleh penguasa, Seperti cambuk didepan umum) atau hukuman-hukuman lain yang membuat koruptor malu terhadap perbuatannya. Ketiga, aparat penegak hukum harus menegakkan hukum-hukum yang sudah ada. Keempat, menumbuh kembangkan kesadaran hukum juga hal yang sangat penting dan harus ditanamkan dalam hati diri seseorang, karena praktek korupsi selain merugikan negara juga akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat dan pemerataan. Oleh karena itu mari sama-sama kita mewujudkan Aceh sebagai daerah yang baik dan selalu mendapat rahmat dan berkah dari Allah serta berada dibawah lindungan Allah atau menjadikan Aceh sebagai daerah Baltatun Thayyibatun Warabbul Ghafuur.

Read More