Sekda Aceh Berharap Program Perlindungan Anak Kerjasama PKPM-UNICEF Dipreplikasi

 

                                           

Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh bekerjasama dengan UNICEF dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh menggelar kegiatan Learning Event Praktik Baik Program Perlindungan Anak (07/06/23). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperlihatkan praktik baik program perlindungan anak yang dilakukan oleh PKPM sejak tahun 2022-2023 di sembilan Kabupaten/Kota di Aceh. 

Kepala kantor UNICEF perwakilan Aceh, Anita Dahal, dalam sambutannya mengatakan bahwa kolaborasi PKPM dengan stakeholder terkait sudah banyak membantu dalam pengembangan inovasi terkait perlindungan anak di Aceh. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan beberapa stakeholder lainnya, diharapkan dapat terus meminimalisir isu permasalahan perlindungan anak di Aceh.

“UNICEF telah mendukung upaya pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam memperkuat layanan perlindungan anak yang terintegrasi melalui pembentukan maupun penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di sembilan kabupaten dan kota. kolaborasi seperti ini harus tetap terus dijalankan agar dapat memastikan hak-hak terpenuhi” kata Anita.

Selain itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami, dalam sambutannya sangat mengapresiasi dan bangsa atas capaian yang diperoleh melalui program perlindungan anak di Aceh. “Learning Ekspo hari ini merupakan pertunjukan yang akan diperlihatkan kepada seluruh peserta dari kabupaten/kota untuk menjadi stimulasi dan kiranya dapat direplikasi di daerahnya masing-masing.  Praktik baik ini menjadi bukti konkrit bahwa melalui kolaborasi dan sinergisitas bersama, yang dimulai dari keluarga, masyarakat, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Serta Lembaga Pemerintah Baik Itu di Tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi, kita pasti bisa membangun mekanisme perlindungan anak yang optimal di Aceh. ungkapnya.

Bustami menambahkan Pemerintah Aceh sangat mendukung program baik regulasi maupun kebijakan isu perlindungan anak tersebut, sejumlah inovasi yang telah dikembangkan di beberapa daerah di Aceh yang menjadi project PKPM dan UNICEF dapat dipraktikkan di daerah lain.

“Pemerintah Aceh mendukung sepenuhnya program yang dilaksanakan oleh PKPM dan UNICEF ini. Baik dukungan dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang diperlukan, maupun dukungan lainnya yang berorientasi pada aspek perlindungan anak,” kata Bustami.

Sementara itu, Direktur PKPM, Dr. Muslim Zainuddin, M.Si mengatakan praktik baik yang selama ini dihasilkan merupakan buah dari Kerjasama semua pihak, karena adanya dukungan dari daerah dan lintas sector terkait program, sehingga memudahkan bagi kita dalam melaksanakan program ini. “Alhamdulillah berkat dukungan dan kerjasama yang baik, kita telah melaksanakan program perlindungan anak secara optimal. Kolaborasi dan sinergitas menjadi awal dari keberhasilan kita semua”. 

Sejumlah praktik baik yang diperlihat dalam kegiatan tersebut di antaranya program Permata Bunda (Perlindungan Bersama Terhadap Anak,

 Bantu Untuk Dokumen Adminduknya) yang dikembangkan di Aceh Barat, Kerjasama Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dengan Forum Anak di Aceh Tengah, Rumah Kader Sahabat Perempuan Anak (SAPA) sebagai rumah aman bagi perempuan dan Anak di Bener Meriah, Penganggaran Anggaran yang responsif terhadap perlindungan anak di Bireuen, Pembentukan Rumoh SAPA di Lhokseumawe dan sejumlah inovasi lainnya. 

Evi Darni, mewakili Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Aceh Barat mengatakan “Kerjasama yang dibangun antara Forum Anak dengan Disdukcapil ini sebagai bentuk pelibatan forum anak dalam kegiatan pemerintah. Komunitas ini fokus pada perlindungan bersama terhadap anak di Gampong untuk mempercepat peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bai berupa akte kelahiran anak maupun Kartu Identitas Anak” Dengan adanya komunitas tersebut, desa menjadi sadar akan pentingnya perlindungan anak, terutama pentingnya akte kelahiran dan KIA. Untuk

memajukan program Permata Bunda, Evi Darni membutuhkan para dukungan ataupun kolaborasi kepada para stakeholder setempat, sebagai pelopor dan pelapor (anak) untuk mengkoordinasi, dan berkontribusi.

“Harapanya dengan melibatkan para stakeholder untuk mendukung penuh komunitas

PERMATA BUNDA, dapat membantu dan meminimalisir isu perlindungan anak.

Perwakilan dari daerah yang belum diintervensi PKPM-UNICEF merasa senang atas capaian dan keberhasilan dari program perlindungan anak. Salah satunya disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Pidie yang berharap PKPM-UNICEF bisa turun ke Pidie untuk mengimplemtasikan program perlindungan anak di Pidie.

Peserta yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut  terdiri dari DP3A dan Bappeda Sembilan Kabupaten/Kota yang menjadi pilot project, yaitu  Banda Aceh, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Nagan Raya dan Sabang serta daerah lainnya yakni Aceh Selatan, Subulussalam, Dinas Sosial, UNICEF, UIN Ar-Raniry, Mitra kerja UNICEF di Banda Aceh, Dinas Sosial, forum Anak, Youth ID, Fatar, IPSPI dan Social Worker Learning Centre (SWLC).