Tujuan Hukum untuk Mewujudkan Kebahagiaan dalam Perspektif Jeremy Bentham

 Menurut Jeremy Bentham, seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka abad ke-18, tujuan utama dari hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar. Pandangan ini didasarkan pada prinsip utilitarianisme, yang menganggap bahwa tindakan atau kebijakan harus dinilai berdasarkan seberapa besar mereka meningkatkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan di masyarakat. Bentham percaya bahwa hukum seharusnya dirancang dan diterapkan dengan tujuan akhir memaksimalkan kesejahteraan dan kebahagiaan sosial.

Jeremy Bentham mengembangkan konsep utilitarianisme dengan keyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia, termasuk pembentukan dan penerapan hukum, harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Menurut Bentham, kebahagiaan dapat diukur berdasarkan pengalaman kesenangan (pleasure) dan ketiadaan penderitaan (pain). Dalam konteks hukum, ini berarti bahwa peraturan dan kebijakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kebahagiaan untuk sebanyak mungkin orang.

Bentham menyatakan bahwa hukum harus berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan, serta mendorong perilaku yang meningkatkan kesejahteraan umum. Jika hukum melindungi kepentingan individu secara adil dan merata, maka hukum tersebut akan berkontribusi pada kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Hukum yang baik, menurut Bentham, adalah hukum yang mengarah pada hasil yang paling positif bagi masyarakat, yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Untuk mencapai tujuan ini, Bentham menyarankan bahwa hukum harus berdasarkan penilaian rasional tentang konsekuensi dari berbagai tindakan. Misalnya, jika suatu tindakan tertentu cenderung menghasilkan lebih banyak kebahagiaan daripada penderitaan, maka tindakan itu harus diizinkan atau didorong oleh hukum. Sebaliknya, jika suatu tindakan menghasilkan lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan, maka tindakan itu harus dilarang atau dihukum. Dengan cara ini, hukum menjadi instrumen yang digunakan untuk mengatur perilaku individu dan masyarakat dengan cara yang memaksimalkan kebahagiaan kolektif.

Bentham juga memperkenalkan konsep "hedonic calculus" atau kalkulus hedonik sebagai metode untuk mengukur kebahagiaan. Melalui kalkulus ini, kebahagiaan diukur berdasarkan beberapa faktor, seperti intensitas, durasi, kepastian, jarak waktu, hasil yang diharapkan, tingkat kemurnian, dan jumlah orang yang terpengaruh. Dengan menggunakan kalkulus ini, pembuat undang-undang dapat mengevaluasi dampak dari berbagai kebijakan dan peraturan, dan memilih opsi yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat.

Meskipun pandangan Bentham tentang tujuan hukum berfokus pada kebahagiaan masyarakat, pandangan ini tidak luput dari kritik. Beberapa kritik utama adalah bahwa pendekatan utilitarian sering kali mengabaikan hak-hak individu atau kelompok minoritas. Misalnya, dalam upaya untuk mencapai "kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar," ada risiko bahwa kepentingan minoritas dapat diabaikan atau dilanggar jika itu dianggap menguntungkan mayoritas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan hak asasi manusia, yang terkadang tidak sejalan dengan prinsip utilitarian.

Selain itu, konsep kebahagiaan itu sendiri sangat subjektif dan dapat bervariasi dari satu individu ke individu lain. Apa yang dianggap sebagai kebahagiaan oleh satu kelompok masyarakat mungkin tidak sama dengan kelompok lain. Oleh karena itu, ada tantangan dalam menerapkan prinsip utilitarianisme Bentham dalam konteks hukum yang beragam dan kompleks, di mana kepentingan dan kebutuhan individu dapat sangat berbeda.

Meskipun ada kritik, prinsip utilitarianisme Bentham tetap relevan dalam pembentukan kebijakan publik dan hukum modern. Banyak sistem hukum kontemporer masih menggunakan pendekatan yang mirip dengan utilitarianisme dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan publik. Misalnya, ketika pemerintah mempertimbangkan kebijakan baru, sering kali dilakukan analisis cost-benefit untuk menilai dampak potensial terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan cara ini, hukum dan kebijakan yang diusulkan dievaluasi berdasarkan seberapa besar mereka akan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pendekatan Bentham ini juga relevan dalam konteks global, seperti dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, pendidikan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Prinsip utilitarian yang berfokus pada hasil dan kesejahteraan kolektif dapat membantu pembuat kebijakan mengembangkan solusi yang lebih adil dan efektif untuk tantangan global yang kompleks.

Jeremy Bentham melihat hukum sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Dalam pandangannya, hukum harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dan meminimalkan penderitaan, dengan menggunakan pendekatan yang rasional dan berbasis bukti. Meskipun ada tantangan dan kritik terhadap prinsip utilitarianisme ini, pandangan Bentham tetap berpengaruh dalam pembentukan hukum dan kebijakan modern, mendorong diskusi terus-menerus tentang bagaimana mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan.