Teliti terkait Non Mahram dalam Rumah Tangga, Proposal Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga diseminarkan

 

Program Studi Hukum Keluarga Universitas Iskandar Muda melaksanakan seminar proposal mahasiswa pada 13 Mei 2026 dengan mengangkat tema penelitian mengenai keberadaan non mahram dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Seminar berlangsung dalam suasana akademik yang dinamis dan dihadiri oleh dosen, mahasiswa, serta civitas akademika program studi. Penelitian tersebut menyoroti fenomena interaksi non mahram dalam kehidupan rumah tangga modern yang dinilai memiliki dampak terhadap stabilitas relasi suami istri, komunikasi keluarga, serta ketahanan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam dan sosial kemasyarakatan.

Dalam seminar tersebut, mahasiswa pemapar menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan perubahan pola pergaulan sosial telah membuka ruang interaksi yang semakin luas antara individu dengan non mahram. Kondisi tersebut dinilai memunculkan tantangan baru dalam menjaga batas-batas etika, kepercayaan, dan komitmen dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan menggali pandangan masyarakat, tokoh agama, serta pasangan suami istri terkait pengaruh keberadaan non mahram terhadap keharmonisan keluarga.

Pembimbing utama, Rahmad Hidayat, menyampaikan bahwa penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dengan dinamika sosial saat ini. Ia menilai persoalan non mahram tidak hanya dipahami dari aspek normatif keagamaan, tetapi juga perlu dikaji dari sisi sosiologis dan psikologis keluarga. Menurutnya, penelitian tersebut penting untuk memberikan pemahaman akademik mengenai batas interaksi yang sehat dalam rumah tangga agar tidak memicu konflik maupun keretakan keluarga. Pembimbing kedua, Erha Saufan Hadana, menambahkan bahwa penelitian harus mampu menghadirkan data empiris yang objektif sehingga hasil kajian tidak hanya bersifat asumtif, melainkan benar-benar menggambarkan realitas sosial di masyarakat.

Sementara itu, penguji pertama, Dr. Mansari, memberikan masukan agar penelitian memperkuat analisis hukum keluarga Islam dengan mengaitkan konsep mahram, perlindungan kehormatan keluarga, dan maqashid syariah dalam menjaga keturunan serta keharmonisan rumah tangga. Ia menekankan pentingnya penelitian menghadirkan argumentasi akademik yang seimbang antara norma agama dan kondisi sosial kontemporer. Penguji kedua, Rizkal, menyampaikan bahwa penelitian ini menarik karena menyentuh persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya dalam era media sosial dan komunikasi digital yang sering kali memicu kesalahpahaman maupun konflik dalam keluarga.

Seminar proposal tersebut ditutup dengan berbagai saran perbaikan metodologi dan penguatan kerangka teori agar penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum keluarga. Melalui penelitian ini diharapkan lahir rekomendasi akademik dan sosial yang mampu menjadi rujukan dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga etika interaksi dengan non mahram demi terciptanya rumah tangga yang harmonis, sakinah, dan berlandaskan nilai-nilai hukum Islam.

Read More

Bahas Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga UNIDA Diseminarkan

 

Program Studi Hukum Keluarga Universitas Iskandar Muda melaksanakan seminar proposal mahasiswa pada Kamis, 14 Mei 2026, bertempat di ruang sidang kampus Universitas Iskandar Muda. Seminar tersebut mengangkat judul penelitian “Pelaksanaan Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah.” Kegiatan akademik ini berlangsung secara ilmiah dan interaktif sebagai bagian dari tahapan penyusunan karya ilmiah mahasiswa dalam bidang hukum keluarga Islam. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perceraian sebelum perkara diputus oleh hakim.

Seminar proposal tersebut dihadiri oleh pembimbing utama Dr. Mansari, S.H.I., M.H., pembimbing kedua Rizkal, S.H.I., M.H., penguji pertama Muhammad Haikal, M.H., serta penguji kedua Via Nurjanah, S.H.I., M.Ag. Selama pelaksanaan seminar, mahasiswa memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, metodologi penelitian, serta relevansi mediasi dalam menekan angka perceraian di lingkungan Mahkamah Syar’iyah. Para dosen memberikan berbagai masukan akademik terkait ketepatan teori, pendekatan penelitian, hingga penguatan data empiris yang akan digunakan dalam penelitian.

Dalam arahannya, Dr. Mansari, S.H.I., M.H. menyampaikan bahwa penelitian mengenai mediasi perceraian memiliki nilai strategis dalam pengembangan hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian dan kemaslahatan keluarga. Menurutnya, mahasiswa perlu menelaah secara mendalam efektivitas mediator dalam membangun komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data lapangan agar penelitian tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu menggambarkan realitas praktik mediasi di Mahkamah Syar’iyah.

Pembimbing kedua, Rizkal, S.H.I., M.H. menambahkan bahwa penelitian tersebut harus mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan mediasi, baik yang berasal dari faktor internal para pihak maupun faktor kelembagaan. Sementara itu, Muhammad Haikal, M.H. selaku penguji pertama memberikan catatan agar mahasiswa memperkuat kerangka teori dan memperjelas indikator keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Via Nurjanah, S.H.I., M.Ag. juga memberikan masukan terkait pentingnya pendekatan sosiologis dalam membaca dinamika rumah tangga dan faktor psikologis para pihak yang menjalani proses mediasi.

Pelaksanaan seminar proposal berlangsung dengan tertib dan penuh nuansa akademik. Diskusi yang berkembang menunjukkan tingginya perhatian terhadap penyelesaian perkara perceraian melalui mekanisme non-litigasi di Mahkamah Syar’iyah. Melalui seminar ini, diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam memperkuat fungsi mediasi sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga dan mengurangi konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Read More

Dr. Mansari Raih 10 Best Paper pada Lomba Karya Tulis Ilmiah HUT ke-73 IKAHI

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) tahun 2026 berlangsung semarak dengan menghadirkan berbagai kegiatan ilmiah dan reflektif. Salah satu agenda utama yang menyita perhatian adalah Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh panitia HUT IKAHI. Kompetisi ini menjadi wadah strategis untuk mendorong lahirnya gagasan kritis dan solutif dari kalangan akademisi dan praktisi hukum terhadap berbagai isu hukum aktual di Indonesia. Jumlah peserta yang berkompetisi dalam kegiatan tersebut berjumlah 492 artikel dari puluh lembaga peradilan dan perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam ajang bergengsi tersebut, Dr. Mansari, S.HI., M.H dari Universitas Iskandar Muda berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan masuk dalam kategori 10 Best Paper. Karya ilmiah yang diusung dinilai unggul oleh dewan juri karena mampu mengintegrasikan pendekatan teoritis dan empiris secara seimbang, serta menawarkan perspektif baru dalam menjawab tantangan hukum kontemporer.  

Pengumuman resmi pemenang disampaikan pada puncak peringatan HUT ke-73 IKAHI yang dilaksanakan pada Rabu, 22 April 2026. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga refleksi atas pentingnya penguatan budaya akademik dalam mendukung kualitas peradilan di Indonesia. Para peserta yang terlibat dinilai telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya diskursus hukum nasional.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Rizkal, S.HI., M.H., turut menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa prestasi yang diraih Dr. Mansari mencerminkan kualitas akademik yang unggul dan konsistensi dalam menghasilkan karya ilmiah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum.

Dalam pernyataannya, Rizkal menyampaikan ucapan selamat dengan penuh kebanggaan. “Kami mengucapkan selamat kepada Dr. Mansari atas keberhasilan meraih 10 Best Paper pada ajang nasional ini. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa dedikasi dalam penelitian ilmiah akan menghasilkan pengakuan yang layak. Harapan kami, prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi sivitas akademika untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum yang progresif dan responsif terhadap dinamika sosial,” ungkapnya.

Read More

Prodi Hukum Keluarga UNIDA Banda Aceh Kembali Raih Akreditasi B

 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda Banda Aceh kembali menorehkan capaian penting dengan berhasil mempertahankan akreditasi peringkat B. Status akreditasi tersebut resmi berlaku mulai Februari 2026 hingga Februari 2031, sebagai hasil dari proses penilaian komprehensif terhadap mutu pendidikan, tata kelola, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Capaian ini melanjutkan prestasi sebelumnya, di mana Program Studi Hukum Keluarga juga telah memperoleh akreditasi dengan peringkat yang sama pada periode sebelumnya. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi program studi dalam menjaga kualitas akademik serta komitmen terhadap pengembangan pendidikan hukum keluarga yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Rizkal, S.HI., M.H, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan akreditasi peringkat B merupakan hasil kerja kolektif seluruh sivitas akademika, mulai dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, hingga dukungan pimpinan universitas. Rizkal juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dalam proses akreditasi, baik dalam penyusunan dokumen, penguatan tata kelola akademik, maupun peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan program studi.

Apresiasi serupa disampaikan oleh Ketua Penjaminan Mutu Program Studi, Dr. Mansari, S.HI., M.H. Menurutnya, capaian ini merupakan buah dari komitmen berkelanjutan dalam membangun budaya mutu di lingkungan program studi. Ia mengungkapkan bahwa proses akreditasi tidak hanya dimaknai sebagai penilaian administratif, tetapi juga sebagai momentum evaluasi dan refleksi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dr. Mansari juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh tim penyusun borang akreditasi dan pihak-pihak yang telah bekerja secara maksimal hingga proses penilaian dapat berjalan dengan baik.

Dari tingkat fakultas, pernyataan dukungan dan apresiasi juga datang dari Badan Penjaminan Mutu Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda, Erha Saufan Hadana, S.HI., M.Ag. Ia menilai keberhasilan ini menjadi indikator bahwa sistem penjaminan mutu di lingkungan fakultas berjalan secara efektif dan terarah. Erha menyampaikan terima kasih kepada pimpinan universitas, pimpinan fakultas, serta seluruh unsur program studi yang telah bersinergi dalam memperkuat kualitas akademik. Menurutnya, capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar mutu pendidikan dan layanan akademik di masa mendatang.

Sementara itu, Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Irwansyah, S.H., M.H, menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan akreditasi peringkat B merupakan langkah strategis dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program studi. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta para alumni yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan program studi. Dr. Irwansyah juga berharap capaian ini menjadi pijakan penting untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas kerja sama akademik, serta memperkuat peran Program Studi Hukum Keluarga dalam pengembangan ilmu hukum keluarga di masa mendatang.

Read More

Dosen Hukum Keluarga UNIDA Raih Bantuan Publikasi pada Ilmiah Bereputasi

Dosen Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh kembali menorehkan prestasi membanggakan pada tahun 2025. Dua dosen terbaik, yaitu Dr. Mansari, S.HI., M.H. dan Dr. Irwansyah, S.H., M.H., berhasil meraih bantuan publikasi artikel ilmiah pada jurnal bereputasi nasional dan internasional. Bantuan biaya publikasi tersebut diperoleh dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), yang dikenal memiliki standar seleksi ketat dan kompetitif. Capaian ini menjadi bukti konkret peningkatan kualitas riset dan publikasi ilmiah dosen Universitas Iskandarmuda.

Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kapasitas akademik individual para dosen, tetapi juga menunjukkan bahwa artikel ilmiah yang dihasilkan dosen Unida memiliki kualitas substansi, metodologi, dan kebaruan yang mampu bersaing dengan karya ilmiah dari perguruan tinggi lain di Indonesia. Artikel yang lolos pada jurnal bereputasi umumnya dinilai berdasarkan relevansi isu, kedalaman analisis, serta kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam. Dengan capaian ini, posisi akademik Universitas Iskandarmuda semakin diperhitungkan dalam peta keilmuan nasional.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Rizkal, S.HI., M.H., menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas prestasi tersebut. Ia menyatakan bahwa keberhasilan Dr. Mansari dan Dr. Irwansyah merupakan hasil dari kerja akademik yang konsisten, disiplin, dan berorientasi pada kualitas. “Capaian ini menjadi bukti bahwa dosen Hukum Keluarga Unida mampu menghasilkan artikel ilmiah yang bermutu tinggi dan kompetitif, sejajar dengan kampus-kampus besar lainnya di Indonesia,” ujarnya. Menurutnya, prestasi ini sekaligus menjadi motivasi bagi dosen lain untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas publikasi.

Dua Dosen UNIDA lainnya yang berhasil meraih bantuan publikasi yaitu Ida Muliawati, S.Pd.,M.Pd dan Fita Neliza, S.Pd., M.Pd.

Read More

Kolaborasi Sukses: Mahasiswa Magang Prodi Hukum Keluarga UNIDA Dijemput di KUA Baitussalam

                                          Dok. Penjemputan mahasiswa magang di KUA Baitussalam

Dosen Program Studi Hukum Keluarga Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, Dr. Mansari, SH.I., M.H, menjemput kembali tiga mahasiswa magang yang telah menyelesaikan kegiatan praktik lapangan selama satu bulan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar (selasa/2/12/2025). Kehadiran beliau disambut hangat oleh Kepala KUA, Hamdani, S.Ag, beserta jajaran pegawai yang sejak awal memberikan pendampingan intensif kepada para mahasiswa.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Mansari menyampaikan apresiasi yang mendalam atas penerimaan dan bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA. Ia menegaskan bahwa pengalaman magang di lingkungan KUA sangat penting dalam memperkuat pemahaman praktis mahasiswa terhadap tugas kelembagaan Kementerian Agama, khususnya terkait layanan pencatatan pernikahan, pelayanan administrasi keagamaan, serta praktik bimbingan masyarakat. “Kami sangat berterima kasih kepada Kepala KUA, para penyuluh, dan seluruh pegawai yang telah membimbing mahasiswa kami dengan tulus dan profesional. Pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi mereka sebelum terjun ke dunia kerja,” ujar Dr. Mansari.

Kepala KUA Baitussalam, Hamdani, S.Ag, menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa magang memberikan energi positif bagi lingkungan kerja. Ia menilai mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Iskandarmuda memiliki antusiasme yang tinggi dalam mempelajari teknis layanan pencatatan nikah serta prosedur administrasi keagamaan. “Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut. Mahasiswa merupakan generasi penerus yang perlu memahami tata kelola pelayanan masyarakat di KUA, sehingga kelak mampu berkontribusi bagi lembaga keagamaan dan keluarga di Aceh,” kata Hamdani.

Sementara itu, Penyuluh Agama Islam, Amiruddin, S.HI, yang akrab dikenal sebagai Abu Teuming, juga menyampaikan apresiasinya. Ia mengungkapkan bahwa selama satu bulan magang, ketiga mahasiswa menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti bimbingan, baik dalam pelayanan konsultasi keluarga sakinah maupun pelaksanaan penyuluhan keagamaan berbasis masyarakat. “Semoga pengalaman ini menambah wawasan mereka tentang realitas pelayanan umat. Kami senang bisa membimbing mereka,” ungkap Abu Teuming.

Penjemputan tiga mahasiswa tersebut menjadi penutup kegiatan magang yang berlangsung lancar dan penuh kesan positif. Besar harapan bahwa pengalaman lapangan ini semakin mematangkan kompetensi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Iskandarmuda, terutama dalam memahami dinamika layanan pencatatan nikah dan administrasi keagamaan di KUA. Kerja sama ini diharapkan terus berlanjut sebagai kontribusi bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum keluarga.

Read More

Unida Aceh Berjaya di Ajang Internasional: Dr. Mansari Raih Penghargaan Best Paper 2 ZICONS 2025

 

Dosen Prodi Hukum Keluarga Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, Dr. Mansari, S.H.I., M.H., berhasil meraih penghargaan Best Paper 2 pada ajang Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies (ZICONS) dengan tema “Revitalizing Sharia for Global Challenges” yang digelar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Senin, 17 November 2025. Paper terpilih akan dipublish di jurnal terakreditasi SINTA 2, Jurnal Al-Qada. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Universitas Iskandarmuda, khususnya Program Studi Hukum Keluarga, karena menunjukkan kapasitas akademik dosen dalam mengembangkan riset berbasis syariah yang relevan dengan tantangan global.

Konferensi internasional tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Nigeria, dan beberapa negara lainnya yang aktif mendorong kajian syariah dalam konteks modern. Paper yang disampaikan Dr. Mansari dinilai unggul karena menawarkan kerangka pemikiran yang empiris dan solutif dalam menjawab problem hukum kontemporer. Inovasi gagasannya diapresiasi oleh para reviewer internasional, sehingga mengantarkannya menjadi salah satu karya terbaik dalam forum ilmiah bergengsi tersebut.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Rizkal, S.H.I., M.H., menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian Dr. Mansari. Ia mengungkapkan kebanggaan karena prestasi tersebut tidak hanya mengangkat nama pribadi tetapi juga mengharumkan Prodi Hukum Keluarga di tingkat internasional. Menurutnya, pencapaian ini menjadi bukti bahwa dosen-dosen Universitas Iskandarmuda memiliki kualitas ilmiah yang mampu bersaing dalam forum global.

Rizkal juga berharap semakin banyak dosen di Prodi Hukum Keluarga yang aktif mengikuti konferensi internasional semacam ini. Ia menegaskan bahwa partisipasi dosen dalam forum akademik global sangat penting untuk memperluas wawasan, memperkuat jejaring ilmiah, dan meningkatkan kualitas penelitian. Dengan keikutsertaan yang lebih luas di masa mendatang, ia optimis Prodi Hukum Keluarga dapat terus melahirkan karya ilmiah yang berdampak dan berkontribusi pada pengembangan studi hukum Islam di tingkat nasional maupun internasional.

Read More

Dosen FSEI UNIDA Berpartisipasi dalam Konferensi Internasional di STAIN Teungku Dirundeng

Meulaboh — STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menggelar kegiatan The 2nd Meulaboh International Conference on Islamic Studies (MICIS) yang berlangsung selama dua hari, 5–6 November 2025. Konferensi internasional ini menjadi ajang penting bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mendiskusikan isu-isu kontemporer dalam studi Islam dengan pendekatan multidisipliner. Salah satu sesi yang menarik perhatian peserta adalah presentasi yang disampaikan oleh Via Nurjannah, S.HI., M.Ag bersama Erha Saufan Hadana, S.HI., M.Ag yang merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Universitas Iskandarmuda Banda Aceh yang membahas topik bertajuk “Reinterpreting The Domestication Of Women In Marriage Through Qira’ah Mubadalah.”

Dalam pemaparannya, Via Nurjannah menyoroti bagaimana konsep domestikasi perempuan dalam pernikahan sering dipahami secara sempit dan bias patriarkal. Menurutnya, tafsir terhadap peran perempuan dalam rumah tangga perlu ditinjau ulang melalui pendekatan Qira’ah Mubadalah—sebuah metode penafsiran yang menekankan kesalingan (mubadalah) antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial maupun spiritual. Pendekatan ini diyakini mampu menghadirkan pemahaman Islam yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Sementara itu, Erha Saufan Hadana menambahkan bahwa pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan harus dilakukan secara kontekstual, tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran Islam. Ia menekankan bahwa Qira’ah Mubadalah bukan sekadar metode akademik, tetapi juga gerakan intelektual untuk menegakkan kesetaraan gender dalam kerangka teologis. Dengan demikian, reinterpretasi domestikasi perempuan bukanlah upaya menentang teks agama, melainkan usaha untuk menghidupkan kembali makna moral yang lebih universal dan berkeadilan.

Topik yang diangkat oleh kedua pemakalah ini dinilai sangat relevan dengan situasi sosial keagamaan saat ini, di mana isu kesetaraan gender masih menjadi perdebatan hangat, terutama dalam konteks rumah tangga dan pernikahan. Melalui diskusi tersebut, para peserta diajak untuk memahami bahwa Islam sejatinya menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Pembacaan yang adil terhadap teks-teks agama dapat menjadi kunci dalam menciptakan tatanan keluarga harmonis yang berlandaskan nilai-nilai keadilan.

Konferensi internasional yang berlangsung di kampus STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ini diikuti oleh para akademisi dari berbagai perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri. Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah pakar yang membahas isu-isu aktual dalam bidang hukum Islam, pendidikan, dan studi sosial keagamaan. Melalui berbagai sesi paralel, konferensi ini diharapkan dapat menjadi ruang kolaboratif dalam memperkuat wacana ilmiah dan memperluas jaringan penelitian antarnegara.

Sementara itu, Dr. Mansari yang merupakan partner dari kedua Presenter tersebut menyampaikan bahwa kajian keislaman terus berkembang menuju arah yang lebih progresif dan responsif terhadap perubahan zaman. Melalui gagasan Qira’ah Mubadalah, mereka berupaya menegaskan kembali pesan Islam yang rahmatan lil ‘alamin—agama yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan, saling menghargai, dan keadilan gender dalam kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat.

Read More

Mahasiswa FSEI UNIDA Laksanakan Magang di Banda Aceh dan Aceh Besar

 

Banda Aceh — Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Universitas Iskandarmuda Banda Aceh kembali melepas sejumlah mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang di berbagai lembaga hukum dan keagamaan (Senin/3/11/2025). Salah satu kegiatan pelepasan dilakukan oleh Dr. Mansari, S.HI., M.H., yang secara langsung mengantarkan tiga orang mahasiswa ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baitussalam. Kehadiran rombongan ini disambut hangat oleh Hamdani, Kepala KUA Baitussalam, di ruang kerjanya.

Dalam sambutannya, Dr. Mansari menegaskan pentingnya pengalaman praktis bagi mahasiswa hukum dan ekonomi Islam dalam memahami penerapan teori di lapangan. “Kegiatan magang bukan hanya tentang melengkapi syarat akademik, tetapi juga membentuk karakter profesional dan menumbuhkan kepekaan terhadap realitas hukum yang ada di masyarakat,” ujarnya. Ia juga berharap mahasiswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin, serta menjaga nama baik universitas selama menjalani masa magang.

Sementara itu, Hamdani, Kepala KUA Baitussalam, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan Universitas Iskandarmuda yang telah memilih lembaganya sebagai tempat praktik mahasiswa. Ia berharap kegiatan magang ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari proses administrasi dan pelayanan masyarakat berbasis syariah. “Belajar di kelas memang penting, tetapi memahami bagaimana hukum Islam dijalankan dalam kehidupan nyata akan memberikan wawasan yang jauh lebih luas,” ujar Hamdani memberi motivasi.

Di tempat terpisah, Via Nurjannah, S.HI., M.Ag., dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, juga mengantarkan mahasiswa ke KUA Kecamatan Kuta Radja. Ia berpesan agar mahasiswa mampu menunjukkan integritas akademik dan semangat belajar tinggi selama berada di lokasi magang. Menurutnya, KUA merupakan tempat strategis untuk memahami langsung praktik pelayanan keagamaan, mulai dari administrasi pernikahan hingga pembinaan keluarga sakinah.

Sementara itu, Erha Saufan Hadana, salah satu dosen muda fakultas tersebut, turut mengantarkan mahasiswa ke Kantor Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada hari yang sama. Ia menegaskan bahwa kegiatan magang di lembaga peradilan merupakan kesempatan langka bagi mahasiswa untuk mempelajari prosedur hukum, tata persidangan, serta dinamika penerapan hukum Islam di ranah yudisial. “Ini adalah ruang belajar nyata untuk memahami bagaimana keadilan ditegakkan dalam perspektif syariah,” ungkapnya.

Kegiatan pelepasan magang ini menjadi wujud nyata komitmen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara teoritis, tetapi juga matang secara praktis. Dengan terjun langsung ke dunia kerja dan lembaga hukum Islam, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu, etika, dan profesionalisme dalam pengabdian mereka kepada masyarakat di masa mendatang.

Read More

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UNIDA Gelar Latihan Kepemimpinan Dasar

Banda Aceh – Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda (Unida) Banda Aceh menggelar kegiatan Latihan Kepemimpinan Dasar (LKD) dengan mengusung tema “Membentuk Pemimpin Muda yang Berintegritas” pada Sabtu (1/10/2025), bertempat di kampus Universitas Iskandarmuda. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 mahasiswa dari dua program studi, yaitu Hukum Keluarga dan Perbankan Syariah. Acara tersebut bertujuan menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang berkarakter, berakhlak, dan berintegritas di kalangan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Pembantu Rektor II Universitas Iskandarmuda, Dr. Nasrullah, M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan wadah strategis bagi mahasiswa untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan Islami yang relevan dengan tantangan zaman. “Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan. Maka, integritas dan tanggung jawab harus menjadi pondasi utama dalam setiap langkah kepemimpinan mereka,” ujar Dr. Nasrullah. Ia juga mengapresiasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan pembinaan kepemimpinan yang bersifat edukatif dan aplikatif.

Sementara itu, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Dr. Badruzzaman, M.Si, menegaskan bahwa Latihan Kepemimpinan Dasar menjadi salah satu program unggulan fakultas untuk membentuk karakter mahasiswa. “Kami ingin mahasiswa tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki kemampuan memimpin dan bekerja dalam tim. Kepemimpinan yang berintegritas menjadi bekal penting dalam dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat,” tuturnya. Dr. Badruzzaman juga berharap kegiatan ini menjadi agenda tahunan fakultas dengan materi yang terus disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Kegiatan LKD ini menghadirkan empat pemateri kompeten di bidangnya, yakni Junaidi, SE., CM dari Komisi Informasi Aceh; Hilmiati, SE, Direktur BPR Syariah Ingin Jaya; Samsul Bahri, M.Sh, dosen Prodi Hukum Keluarga; serta Fitria, SE., M.Si, dosen Prodi Perbankan Syariah.

Samsul Bahri, M.Sh, dosen Prodi Hukum Keluarga, dalam materinya menekankan bahwa kepemimpinan sejati harus berlandaskan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam materinya, Junaidi, SE., CM dari Komisi Informasi Aceh menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari kepemimpinan modern. “Pemimpin yang baik harus mampu mengelola informasi secara jujur dan terbuka, karena dari sanalah lahir kepercayaan masyarakat,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa pemimpin masa depan harus memahami mekanisme komunikasi publik agar tidak terjebak dalam penyebaran informasi yang keliru. Menurutnya, kemampuan berkomunikasi secara efektif, etis, dan berbasis data merupakan ciri khas pemimpin berintegritas di era digital saat ini. Tegasnya.

Salah satu perwakilan dari Dosen Prodi Hukum Keluarga, Dr. Mansari, S.HI., M.H, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan Islami di kalangan mahasiswa. Ia berharap para peserta mampu mengimplementasikan ilmu dan nilai moral yang diperoleh dalam kehidupan organisasi maupun masyarakat. Tutupnya.

Via Nurjannah, selaku penanggung jawab kegiatan, menyampaikan bahwa Latihan Kepemimpinan Dasar ini merupakan hasil kerja sama seluruh unsur fakultas yang berkomitmen membentuk mahasiswa berkarakter kuat dan berintegritas. Ia berharap kegiatan ini menjadi awal dari lahirnya generasi muda yang siap memimpin dengan semangat keislaman dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Di sisi lain, Ketua Panitia, Ramli, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik. Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh panitia, dukungan pimpinan universitas, dan partisipasi aktif mahasiswa. “Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi benar-benar menjadi momentum pembentukan karakter kepemimpinan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,” ujarnya. Kegiatan turut dihadiri oleh Ketua Prodi Hukum Keluarga, Rizkal, S.HI., M.H, dan Ketua Prodi Perbankan Syariah, Yani Prihatina Eka Furda, SE., M.Si, yang sama-sama menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai upaya nyata menyiapkan generasi muda yang siap memimpin dengan integritas dan tanggung jawab serta sejumlah dosen lainnya.

Read More

FSEI UNIDA Yudisium 15 Mahasiswa

Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh resmi melaksanakan kegiatan yudisium mahasiswa pada kamis, 30 Oktober 2025. Acara tersebut berlangsung khidmat dan penuh makna, dihadiri oleh seluruh civitas akademika fakultas. Sebanyak 15 mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana sesuai dengan program studinya masing-masing. Dari jumlah tersebut, 10 orang berasal dari Program Studi Hukum Keluarga dan 5 orang dari Program Studi Perbankan Syari’ah. Pelaksanaan yudisium ini menjadi momentum penting bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan perjalanan akademik mereka dengan penuh dedikasi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang penghargaan atas kerja keras dan komitmen mahasiswa selama menempuh pendidikan di lingkungan Universitas Iskandarmuda.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Dr. Badruzzaman, menyampaikan apresiasi kepada seluruh mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan studinya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, serta dukungan dari dosen dan keluarga. Dr. Badruzzaman juga berharap agar para lulusan mampu menjaga nama baik almamater dengan menerapkan ilmu yang diperoleh di dunia kerja maupun dalam pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, tantangan dunia kerja saat ini membutuhkan generasi muda yang memiliki integritas, etika, dan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, ia berpesan agar para lulusan tidak berhenti belajar dan terus mengembangkan diri. Yudisium ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menapaki masa depan yang gemilang dan penuh tanggung jawab.

Kegiatan yudisium tersebut turut dihadiri oleh Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Rizkal, S.HI.,M.H, dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Yani Prihatina Eka Furda, S.E., M.Si serta para dosen dari dua program studi tersebut. Kehadiran para dosen sebagai dukungan dan kebanggaan atas capaian akademik mahasiswa. Dalam kesempatan itu, suasana kebersamaan dan keakraban terlihat jelas di antara peserta dan dosen. Acara berlangsung dengan tertib dan diselingi dengan pembacaan doa sebagai ungkapan syukur atas kelulusan para mahasiswa. 

Salah satu perwakilan Dosen Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Mansari, M.H., menyampaikan pesan penting kepada para lulusan. Ia menekankan bahwa lulusan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam harus mampu menjadi penegak hukum yang berintegritas dan profesional. Menurutnya, peran mereka tidak hanya sebagai praktisi hukum, tetapi juga sebagai pelopor keadilan di tengah masyarakat. Dr. Mansari juga menambahkan bahwa lulusan dari Program Studi Perbankan Syari’ah diharapkan mampu menjadi ekonom yang andal, berdaya saing, dan beretika islami. Dengan bekal ilmu yang diperoleh, para lulusan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan umat. Ia menutup pesannya dengan harapan agar seluruh alumni terus menjaga semangat keilmuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam setiap langkah kehidupan. Tutupnya.

Read More

Prodi Hukum Keluarga UNIDA, Sosialisasikan Penyelesaian Perkara secara Adat

 

Aceh Besar, 30 September 2025 – Meunasah Gampong Lam Lumpu, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat kegiatan pengabdian masyarakat melalui acara penguatan kapasitas aparatur gampong dalam penyelesaian perkara melalui peradilan adat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Universitas Iskandarmuda Banda Aceh (UNIDA) dengan menghadirkan narasumber utama Dr. Mansari, S.HI., M.H,  dan turut melibatkan dosen dari STAI Pante Kulu serta Universitas Ubudiyah Indonesia.

Acara yang diikuti hampir 50 peserta ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari aparatur gampong, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga pendamping desa. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi aparatur dalam memahami peran dan kewenangan penyelesaian perkara secara adat, sekaligus memperkuat nilai-nilai kearifan lokal di tengah masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan Implemented Agreement antara Prodi Hukum Keluarga Universitas Iskandarmuda dengan Gampong Lam Lumpu. Kesepakatan tersebut menjadi dasar kolaborasi dan sinergi ke depan dalam mendukung pengembangan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan adat di tingkat gampong.

Keuchik Gampong Lam Lumpu, Fachri Johan, menyampaikan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi aparatur gampong.

“Melalui kegiatan ini, aparatur gampong memperoleh ilmu dan pengalaman baru tentang penyelesaian perkara adat serta regulasi baru yang mengaturnya. Pemahaman ini penting agar setiap persoalan di masyarakat dapat ditangani secara bijak dan tetap berpijak pada nilai-nilai adat yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Iskandarmuda, Rizkal, S.HI., M.H, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi kampus dengan masyarakat.

“Kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga praktik penyelesaian perkara yang sesuai dengan kearifan lokal. Implemented Agreement yang ditandatangani hari ini menjadi momentum awal untuk memperkuat kerja sama akademisi dengan gampong, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ungkap Rizkal.

Narasumber kegiatan, Dr. Mansari, S.HI., M.H, menekankan bahwa penyelesaian perkara melalui peradilan adat perlu dipahami bukan hanya sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai sarana menjaga persaudaraan.

“Adat memiliki nilai luhur yang menjadi pedoman masyarakat Aceh sejak dahulu. Melalui penyelesaian secara adat, maka aparatur gampong dapat menegakkan keadilan sekaligus menjaga ikatan sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat,” tutur Dr. Mansari dalam pemaparannya.

Ketua Panitia, Erha Saufan Hadana, S.HI., M.Ag dan Via Nurjannah, S.HI., M.Ag menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Prodi Hukum Keluarga Universitas Iskandarmuda, pihak gampong, serta seluruh peserta. Tanpa kerja sama dan dukungan semua pihak, kegiatan ini tidak akan berjalan sukses. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bekal bagi aparatur dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” ujarnya.

Kegiatan penguatan kapasitas ini tidak hanya memperkaya wawasan aparatur gampong, tetapi juga membuka jalan bagi kolaborasi jangka panjang antara akademisi dan masyarakat. Dengan adanya kesepakatan kerja sama, Gampong Lam Lumpu diharapkan menjadi contoh penerapan peradilan adat yang kuat, adil, dan selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal Aceh.

Read More

Asas in Dubio Pro reo

Asas in dubio pro reo merupakan prinsip penting dalam hukum pidana yang mengajarkan bahwa ketika hakim berada dalam keadaan ragu terhadap kesalahan terdakwa, maka keraguan tersebut harus diartikan untuk kepentingan terdakwa. Prinsip ini lahir dari pemikiran bahwa kebebasan seseorang lebih penting dijaga daripada risiko menghukum orang yang belum tentu bersalah. Dengan kata lain, asas ini menempatkan asas keadilan dan kepastian hukum secara seimbang. Di banyak negara, termasuk Indonesia, asas ini menjadi salah satu pilar perlindungan hak asasi manusia di bidang peradilan pidana. Hakim yang mengabaikan asas ini dapat berisiko melanggar hak konstitusional terdakwa. Oleh karena itu, asas in dubio pro reo menjadi benteng terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan kehakiman.

Secara filosofis, asas ini lahir dari pandangan moral bahwa menghukum orang yang tidak bersalah merupakan ketidakadilan yang lebih berat daripada membebaskan orang yang bersalah. Dalam praktiknya, asas ini menuntut hakim agar benar-benar teliti dalam menilai alat bukti dan keterangan saksi sebelum menjatuhkan putusan. Jika bukti yang ada tidak cukup kuat, maka putusan harus berpihak pada terdakwa, bukan sebaliknya. Prinsip ini bukan hanya sebuah aturan teknis, melainkan juga cermin integritas hakim dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, asas in dubio pro reo menegaskan bahwa pengadilan harus menjadi arena pencarian kebenaran yang berkeadilan, bukan sekadar menghukum. Pandangan ini juga mengingatkan hakim agar tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan vonis.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, asas in dubio pro reo tidak tertulis secara eksplisit dalam KUHP, tetapi melekat dalam prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial). Putusan Mahkamah Agung beberapa kali mengutip asas ini sebagai pedoman dalam memutus perkara pidana. Oleh sebab itu, asas ini bersifat universal, melintasi batas sistem hukum dan budaya. Di tingkat pengadilan, penerapan asas ini tercermin dalam putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum ketika bukti tidak cukup kuat. Dengan begitu, asas ini tidak hanya menjadi teori, tetapi juga panduan praktis bagi hakim. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan substansial lebih diutamakan daripada sekadar keadilan formal.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, prinsip serupa sebenarnya telah dikenal dalam kaidah fikih. Salah satu kaidah yang paling relevan adalah “al-yaqin la yazulu bisy-syak” yang berarti keyakinan tidak hilang karena keraguan. Dalam konteks peradilan pidana Islam, kaidah ini mengharuskan hakim untuk hanya menghukum apabila terdapat bukti yang jelas dan meyakinkan. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam beberapa hadis menekankan agar hakim menghindari menjatuhkan hukuman hudud apabila terdapat unsur keraguan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendahulukan perlindungan hak asasi manusia daripada menghukum seseorang dengan bukti yang belum pasti. Prinsip ini secara substansial sejalan dengan in dubio pro reo.

Dalam sistem peradilan Islam, para fuqaha menekankan kehati-hatian hakim dalam memutus perkara pidana, terutama yang menyangkut hukuman berat seperti hudud atau qishash. Imam al-Syafi’i, misalnya, menyatakan bahwa jika ada dua kemungkinan dalam suatu perkara pidana—satu memberatkan dan satu meringankan—maka hakim wajib mengambil yang meringankan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengutamakan aspek pencegahan ketidakadilan daripada penerapan hukuman yang berpotensi keliru. Prinsip ini juga menjaga integritas lembaga peradilan dan mengurangi risiko kriminalisasi orang yang tidak bersalah. Dengan kata lain, asas kehati-hatian dalam hukum Islam adalah bentuk nyata dari perlindungan terhadap terdakwa. Praktik ini mencerminkan keselarasan antara prinsip in dubio pro reo dengan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, baik dalam sistem hukum positif maupun hukum Islam, asas in dubio pro reo berfungsi sebagai pagar etis dan normatif bagi hakim. Prinsip ini memastikan bahwa tujuan hukum untuk mencapai keadilan substantif dapat tercapai dengan tetap melindungi hak terdakwa. Dalam konteks Indonesia, penerapan asas ini menjadi penting karena negara mengakui nilai-nilai hukum Islam yang hidup di masyarakat. Harmonisasi kedua sistem ini dapat memperkuat legitimasi putusan pengadilan, khususnya di daerah yang menerapkan hukum Islam seperti Aceh. Selain itu, penerapan asas ini juga mendorong terciptanya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan asas ini, masyarakat dapat melihat bahwa pengadilan bukan hanya lembaga penghukum, tetapi juga penjaga keadilan dan perlindungan bagi manusia. 

Read More