Mansari

Rabu, 07 Desember 2011

uu no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga

UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman
dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan
falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam
rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia
dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk
diskriminasi yang harus dihapus;
c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang
kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat
perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar
terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman
kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan
derajat dan martabat kemanusiaan;
d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam
rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di
Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban
kekerasan dalam rumah tangga;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
2
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk
Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H,
Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga.
3. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang
diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi
3
korban kekerasan dalam rumah tangga.
4. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman
kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa
aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,
lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik
sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan
oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum
dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang pemberdayaan perempuan.
Pasal 2
(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
b. suami, isteri, dan anak;
c. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap
dalam rumah tangga; dan/atau
d. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam
rumah tangga tersebut.
(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai
anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah
tangga yang bersangkutan.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
4
Pasal 3
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:
b. penghormatan hak asasi manusia;
c. keadilan dan kesetaraan gender;
d. nondiskriminasi; dan
e. perlindungan korban.
Pasal 4
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:
b. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
c. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
d. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
e. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
BAB III
LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Pasal 5
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap
orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
b. kekerasan fisik;
c. kekerasan psikis;
d. kekerasan seksual; atau
e. penelantaran rumah tangga.
Pasal 6
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Pasal 7
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
5
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.
Pasal 8
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau
tujuan tertentu.
Pasal 9
(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,
atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di
luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
BAB IV
HAK-HAK KORBAN
Pasal 10
Korban berhak mendapatkan:
a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap
6
tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
e. pelayanan bimbingan rohani.
BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Pasal 11
Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam
rumah tangga.
Pasal 12
(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
pemerintah:
a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga;
b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang
kekerasan dalam rumah tangga;
c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam
rumah tangga;
d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu
kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan
akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh menteri.
(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam
melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 13
Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat
melakukan upaya:
7
b. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
c. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing
rohani;
d. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama
program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh
korban; dan
e. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman
korban.
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masingmasing,
dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga
sosial lainnya.
Pasal 15
Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas
kemampuannya untuk:
b. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
c. memberikan perlindungan kepada korban;
d. memberikan pertolongan darurat; dan
e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
BAB VI
PERLINDUNGAN
Pasal 16
(2) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga,
kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada
8
korban.
(3) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
(4) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian
wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
Pasal 17
Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama
dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau
pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
Pasal 18
Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban
untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.
Pasal 19
Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau
menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Pasal 20
Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
b. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
c. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan; dan
d. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.
Pasal 21
(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga
kesehatan harus:
a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan
9
visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat
keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai
alat bukti.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di
sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
Pasal 22
(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman
bagi korban;
b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk
mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan;
c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif;
dan
d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan
kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial
yang dibutuhkan korban.
(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
Pasal 23
Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:
b. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan
seorang atau beberapa orang pendamping;
c. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat
pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara
objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang
dialaminya;
d. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban
merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
e. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada
10
korban.
Pasal 24
Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan
penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan
taqwa kepada korban.
Pasal 25
Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:
a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hakhak
korban dan proses peradilan;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap
memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan
pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan
sebagaimana mestinya.
Pasal 26
(2) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga
kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat
kejadian perkara.
(3) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk
melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik
di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
Pasal 27
Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang
tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 28
11
Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah
perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang
patut.
Pasal 29
Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan
oleh:
b. korban atau keluarga korban;
c. teman korban;
d. kepolisian;
e. relawan pendamping; atau
f. pembimbing rohani.
Pasal 30
(1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau
tulisan.
(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri
setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
(3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga,
teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani
maka korban harus memberikan persetujuannya.
(4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan
korban.
Pasal 31
(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat
mempertimbangkan untuk:
a. menetapkan suatu kondisi khusus;
b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah
perlindungan.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan
12
bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam
rumah tangga.
Pasal 32
(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu)
tahun.
(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
(3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari
sebelum berakhir masa berlakunya.
Pasal 33
(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah
perlindungan.
(2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib
mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja
sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
Pasal 34
(1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan
dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah
perlindungan.
(2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan,
pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga
kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing
rohani.
Pasal 35
(2) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan
tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar
perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di
tempat polisi itu bertugas.
13
(3) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu
kali dua puluh empat) jam.
(4) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 36
(1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat
menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah
melanggar perintah perlindungan.
(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan
dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu
1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
Pasal 37
(1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan
secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah
perlindungan.
(2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3
x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu
pelanggaran diduga terjadi.
Pasal 38
(1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah
perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka
Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis
yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
14
(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis
tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan
pelaku paling lama 30 hari.
(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat
perintah penahanan.
BAB VII
PEMULIHAN KORBAN
Pasal 39
Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:
b. tenaga kesehatan;
c. pekerja sosial;
d. relawan pendamping; dan/atau
e. pembimbing rohani.
Pasal 40
(2) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar
profesinya.
(3) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib
memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.
Pasal 41
Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib
memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling
untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.
Pasal 42
Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial,
relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja
sama.
Pasal 43
15
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja
sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling
banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00
(empat puluh lima juta rupiah).
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah).
Pasal 45
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
16
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah).
Pasal 46
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama
12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh
enam juta rupiah).
Pasal 47
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya
melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 48
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47
mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan
sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya
selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak
berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau
mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua
puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 49
17
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
b. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
c. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).
Pasal 50
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan
pidana tambahan berupa:
b. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku
dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak
tertentu dari pelaku;
c. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan
lembaga tertentu.
Pasal 51
Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4)
merupakan delik aduan.
Pasal 52
Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
merupakan delik aduan.
Pasal 53
Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan
menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain
18
dalam Undang-undang ini.
Pasal 55
Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja
sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai
dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
19
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
20
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2004 NOMOR 95
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
I. UMUM
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman,
tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah
tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang
dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan
kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus
ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah
tangga.
Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat
tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama
kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup
rumah tangga tersebut.
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika
kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya
dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul
ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam
lingkup rumah tangga tersebut.
Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku
21
kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib
melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai
dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk
kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.
Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta
perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan
secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada
kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang
memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.
Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau
tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan
sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan
dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena
undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan
pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum
di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai
22
penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu
diberikan nafkah dan kehidupan.
Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundangundangan
lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan
perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah
tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam
rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan
tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal
kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja
sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi
korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan
rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan
rumah tangga.
Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga,
Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan
perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain,
menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang
pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-
Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang
diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan
23
berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan
penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak
kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap
martabat kemanusiaan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini
adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “hubungan perkawinan”
dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu,
ipar, dan besan.
Huruf c.
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah suatu
keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati
status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk
24
mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya
bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara
proporsional.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini
adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan
seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar
dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan
orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Huruf a
Yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah lembaga
25
atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah
kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembagalembaga
bantuan hukum.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang
yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan
sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau
pengalaman praktik di bidang pekerjaan
sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh
pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan
sosial.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah setiap
orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
26
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 14
Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah sebagai wujud peran
serta masyarakat.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Yang dimaksud dengan “relawan pendamping” dalam ketentuan
ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan
konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan
diri korban kekerasan.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
27
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan “rumah aman” dalam
ketentuan ini adalah tempat tinggal sementara yang
digunakan untuk memberikan perlindungan
terhadap korban sesuai dengan standar yang
ditentukan. Misalnya, trauma center di Departemen
Sosial.
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal alternatif”
dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal korban
yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan
dan/atau dijauhkan dari pelaku.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
28
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” dalam
ketentuan ini, misalnya: pingsan, koma, dan sangat
terancam jiwanya.
Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
29
Yang dimaksud “kondisi khusus” dalam ketentuan
ini adalah pembatasan gerak pelaku, larangan
memasuki tempat tinggal bersama, larangan
membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi
korban.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
30
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
31
Pasal 50
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu” adalah
lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling
layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik,
kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian
memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu
tertentu.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan
kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan
maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan
menjaga keutuhan rumah tangga
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang
dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa.
Pasal 56
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4419
32

uu no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga

Pola Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia

Latar belakang masalah
Persoalan pelanggaran HAM merukan persoalan yang sering terjadi kapan saja dan dimana saja. Setiap hari, minggu, dan setiap bulan persoalan pelanggaran HAM terjadi dalam berbagai bentuk dan di berbagai tempat yang menuntut partisipasi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah adalah polisi dibidang penyidikan, jaksa dibidang penuntutan, dan hakim dalam hal member keputusan. Ketiga penegak hukum tersebut disebut juga catur wangsa dalam penegakan hukum di Indonesia.
Pelanggaran HAM yang terjadi setiap hari dikalangan masyarakat bisa diselesaikan dengan berbagai cara, baik dengan cara diselesaikan tanpa campur tangan pemerintah yang disebut juga dengan non litigasi, maupun dengan cara melibatkan pemerintah atau yang disbut uga dengan litigasi. Secara non litigasi bisa terjadi dengan cara rekonsiliasi, negosiasi, musyawarah dan perdamaian atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan secara litigasi tahap pertama dilakukan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan sampai putusan di pengadilan.

Rumusan masalah
Dari gambaran diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas atau yang akan menjadi pokok pembahasan dalam makalah ini meliputi beberapa masalah, antara lain sebagai berikut :
1. Bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM ?
2. Cara-cara apa yang harus ditempuh untuk menyelesaikannya ?
3. Bagaimana cara beracara di depan pengadilan ?

Pola penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia
Bentuk penyelesaian kasus atau sengketa secara umum dapat di bagi menjadi dua cara, yaitu:
1. Litigasi
2. Non litigasi
Penyelesaian hukum secara litigasi adalah penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan baik itu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha Negara, dan pengadilan militer tergantung perkara apa yang diaujukan ole pihak yang bersengketa. Dalam bukunya Agnes M.toar yang berjudul seri dasar-dasar hukum ekonomi 2 arbitrase di Indonesia menyebutkan bahwa litigasi merupakan suatu proses gugatan suatu konflik yang diriutalisasikanyang menggantikan konflik sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Aturannya sudah dimuat dalam aturan khusus dalam undang-undang materiil dan dalam undang-undang formil. Sedangkan non litigasi merupakan proses penyelesaian perkara atau kasus diluar pengadilan. Penyelesaiannya bisa terjadi melalui cara mediasi, konsiliasi dan bisa juga terjadi dengan kesepakatan bersama untuk mengakhiri persengketaan antar kedua belah pihak.
Sifat penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi
1. Sifat litigasi
a. Prosesnya makan waktu lama
b. Terbuka untuk umum (kecuali kasus khusus : misalnya pelecehan seksual, kasus anak)
c. Penerapan hukum acaranya bersifat mengikat
2. Sifat non litigasi
a. Penyelesaian sengketa bisa lebih cepat
b. Konfidensial (tertutup)
c. Tidak formal
d. Penyelesaiannya oleh tim yang professional
e. Putusan final dan binding (mengikat)
Penyelesaian sengketa secara litigasi
Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Melalui jalur ini keputusan akan terjamin dapat memuaskan hati kedua belah pihak, karena pengadilan bersikap adil dan objektif dalam memberi keputusan. Selain itu pengadilan dalam memvonis seseorang bersalah dan menghukum dapat menimbulkan efek jera . Pengadilan juga mandiri independen dalam memberikan keputusan dan tanpa intimidasi dan paksaan dari pihak lain dalam memberikan keputusan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan disebut juga dengan pelibatan pihak ketiga , pihak ketiga inilah yang disebut dengan pengadilan.
Penyelesaian sengketa secara non litigasi
Cirri utama dalam penyelesaian melalui jalur non litigasi atau non adjudikasi adalah kesepakatan pihak-pihak yang berperkara. Apabila kedua belah pihak sudah sepakat maka perkara tersebut selesai.
Cara penyelesaian sengketa alternatif menurut UU No.30 tahun 1999 adalah :
1. Arbitrase
Arbitrase merupakan bentuk lain dari ajudikasi, yakni ajudikasi privat. Para pihak, baik yang mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami sengketa yang tidak mampu diselesaikan melalui musyawarah, sepakat untuk menyerahkan sengjetanya kepada pengambil keputusan privat dengan cara-cara yang mereka tentukan bersama. Dengan cara ini para pihak menghindari penyelesaaian sengketa melalui peradilan umum.
2. Negosiasi
Dalam kamus lengkap bahasa terkini negosiasi merupakan tawar menawar melalui perundingan demi mencapai kesepakatan. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak - pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal.

3. mediasi
Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan diantara mereka.
4. Konsiliasi
Konsiliasi Adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Namun, undang-undang nomor 30 tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi. Akan tetapi, rumusan itu dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 dan alinea 9 penjelasan umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa.
Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di anatar mereka. Konsiliasi dalam UU No. 30 Tahun 1999 sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan .
5. pendapat ahli
pendapat ahli adalah pendapat seseorang yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Ahli disini merupakan ahli dibidang hukum, orang yang mampu menguasai seluk-beluk hukum .

Jenis dan penyelesaian sengketa melalui forum internasional
Penyelesaian sengketa internasional terdapat dalam pasal 33 piagam PBB yang merupakan sumber semua sengketa HAM. Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa intenasional, yaitu sebagai berikut :
1. Negosiasi (dalam UU no 39/1999 disebut dengan konsultasi)
2. Penyelidikan (enquiry). Hal ini dilakukan untuk menyeldiki latar belakang timbulnya sengketa, serta fakta-fakta)
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Arbitrasi
6. Penyelesaian melalui pengadilan.
Proses beracara dalam kasus pelanggaran HAM
Terdapat beberapa tahap dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, antara lain sebagai berikut :
 Tahap penerimaan berkas perkara
Hal-hal yang dilayani pada tahap pemeriksaan perkara, yaitu :
1. Menerima berkas perkara dari petugas yang berwenang dan lengkap dengan surat tuduhan dari jaksa.
2. Mendaftarkan perkara dalam buku register perkara
3. Member nomor register dan mengirimkan kepada panitera perkara
4. Menerima barang-barang bukti dan dicatat seteliti mungkin dalam buku register barang bukti

 Tahap persiapan
Beberapa hal yang dapat dilakukan pada tahap persiapan ini, yaitu sebagai berikiut :
1. Panitera perkara sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu kepada ketua pengadilan negeri, terlebih dahulu mencatatnya dalam buku register untuk perkara pidana
2. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah berkas perkara pidana diterima panitera, berkas-berkas perkara pidana itu sudah diterima oleh ketua pengadilan
3. Sesudah itu ketua pengadilan negeri mencatat dalam buku register yang ada padanya dan dipelajari agar mendapat gambaran secara garis besar duduk perkaranya kasus
4. Selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya perkara tersebut, ketua/wakil ketua pengadilan negeri harus sudah menunjuk mejelis hakim untuk mengadili perkara tersebut
5. Bersamaan penunjukan majelis hakim berkas perkara diberikan kepada majelis hakim yang bersangkitan
6. Sebelum menyidangkan, ketua mejelis harus menentukan arah serta rencana pemeriksaannya setelah para hakim mempelajari berkas perkara yang bersangkutan
7. Sebelum persidangan dimulai juru sita pengganti harus mengecek dahulu apakah terdakwa, saksi, dan jaksa penuntut umum, sudah datang dan lengkap berada disidang pengadilan
8. Apabila sudah lengkap, hal ini dilaporkan kepada panitera pengganti yang bersangkutan, kemudian melaporkannya pada ketua majelis yang akan memeriksa perkara.
9. Setelah itu ketua majlis memerintahkan agar persidangan dimulai.

 Tahap penyelesaian perkara/tahap persidangan
Tahap penyelesaian perkara disidang pengadilan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat.
1. Pemeriksaan dengan acara cepat
Pemerikaan dengan acara biasa dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :
a. Tahap pemanggilan
b. Tahap pembukuan dan pemeriksaan identitas terdakwa
c. Tahap pembacaan surat dakwaan
d. Tahap eksepsi
e. Tahap pembuktian
f. Tahap requisitoir (tuntutan dari jaksa penuntut)
g. Tahap pledoi
h. Tahap replik dan duplik
i. Tahap putusan

Kesimpulan
Pelanggaran HAM merupakan tindakan yang setiap hari dilakukan oleh orang-orang yang tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan. Perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan dan kemauan akan sesuatu yang ingin didapatkan sehingga mengorbankan hak-hak orang lain.
Oleh karena tindakan pelanggaran HAM setiap hari terjadi diberbagai tempat dan waktu menuntut kita atau para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan untuk mengembalikan hak-hak mereka yang telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak berperikemanusiaan. Proses penyelesaian sengketa HAM biasa dilakukan dengan dua cara secara umum, antara lain litigasi dan nonlitigasi. Proses litigasi biasanya dilakukan oleh para penegak hukum atau yang disebut juga dengan catur wangsa. Mereka inilah yang mmepunyai wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggran HAM. Sedangka penyelesaian segketa secara non litigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Dengan cara bagaimana pihak-pihak tersebut menyelesaikan sengketa terserah kepada orang tersebut. Baik dengan cara mediasi, negosiasi, dan dengan cara arbiter.

Saran dan rekomendasi
Dewasa ini berbagai kasus pelanggaran HAM terjadi di Indonesia, namun sampai sekarang tidak ada peradilan khusus yang mengadili tentang perkara HAM. Sampai sekarang pelanggaran tersebut masih diserahkan kepada pengadilan negeri, padahal pengadilan negeri penuh dengan kesibukan dalam mengadili perkara jual beli, utang piutang, persoalan perkawinan bagi orang non muslim dan perkara-perkara perdata lainnya.
Oleh sebab kesibukan-kesibukan tersebut sehingga perkara pelanggaran HAM diperiksa secara tidak menjamin keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu saya selaku penulis mengharap beberapa hal kepada pemerintah RI : pertama, agar pemerintah berpartisipasi dalam memberantaskan pelanggaran HAM dengan membentuk pengadilan HAM yang berada dibawah naungan mahkamah agung. Dengan demikian keadilan akan menjamin bagi pencari keadilan. Kedua, agar pemerintah membentuk UU tentang korban akibat pelanggaran yang terjadi mendapat pengobatan dari Negara, dan Negara tidak hanya mendampingi korban untuk mengadili sidang, tetapi Negara harus memberi makan kepada keluarga korban selama korban belum sembuh.

Daftar pustaka

Damanik, Jayadi, modul pelatihan mediasi berspektif HAM (cet 1 komnas HAM), Jakarta : komnas HAM, 2005.
http://papers-agungyudha.blogspot.com/2002/11/perlindungan-ham-di-indonesia-dan.html, jam 21 :29, 16-11-2011
http://mutiarakeadilan.blogspot.com/2008/02/penyelesaian-sengketa-non-litigasi.html, jam 21:54, 16-11-2011
Rusli Muhammad, potret lembaga pengadilan Indonesia (edisi 1, Jakarta, pt raja grafindo persada, 2006),
M.toar agnes dkk, seri dasar-dasar hukum ekonomi 2 arbitrase di Indonesia, ghalia Indonesia, Jakarta : 1995.
Fikri aditya, kamus lengkap bahasa Indonesia terkini
http://vegadadu.blogspot.com/2011/04/konsiliasi.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi
http://lalayulinurmala.blogspot.com/2007/04/pranata-alternatif-penyelesaian.html, :42, 20-11-2011.
http://www.tanyahukum.com/uncategorized/168/alternatif-penyelesaian-sengketa/, jam 5:50, 20-11-2011.

cara menaklukkan hati cewek n membuat dia jatuh cinta pada dirimu...................cuhuiiiiiiiii tpoi seru x ini

Untuk merebut hati cewek
Di awal artikel ini, aku mengatakan bahwa ada 2 macam wanita cantik yang bisa kamu dapatkan dengan mudah, yaitu cewek cantik yang sudah punya pacar dan cewek yang PALING CANTIK di lingkunganya. Sebenarnya ini adalah sebuah "pengetahuan rahasia" yang kuperoleh dari pengalaman hidup. Bukan hanya pengalamanku, tetapi pengalaman beberapa temanku. Kalau kamu baca tulisan ini, tetaplah jaga kerahasiaannya di depan cewek. Oke..?

Mengapa bisa begitu? Oke, aku jelaskan.

Cewek cantik yang sudah punya pacar lebih mudah didekati karena biasanya hubungan pacaran yang lebih dari 1 tahun sudah penuh dengan masalah. Banyak ketidak cocokkan dan sering bertengkar. Setelah satu tahun berpacaran, cowok biasanya menjadi suka mengatur, posesif, egois dan ingin menang sendiri.

Karena tekanan dalam hubungan ini, biasanya cewek butuh cowok lain sebagai tempat curhat. Nah, kalau kamu bisa mengambil peran sebagai "pelengkap" (dari segala sesuatu yang tidak didapatkan cewek dari pacarnya), maka kamu dengan sangat mudah "merebut" hati cewek itu.
Seandainya tidak ada konflik dalam hubungan, tetap saja cewek cantik yang sudah punya pacar lebih mudah didekati, karena saingan kamu dalam mendekatinya cuma 1, yaitu pacar cewek itu. Bandingkan dengan cewek cantik yang belum punya pacar. Banyak cowok yang berusaha mendapatkannya, otomatis saingan kamu lebih banyak.
Apakah boleh merebut pacar orang? - Boleh saja, asalkan bukan pacar temen dekatmu. He..he...
Sebenarnya kamu tidak merebut pacar siapapun meskipun kamu mendekati cewek yang sudah punya pacar. Kamu hanya memberi pilihan kepada cewek itu untuk tetap bersama dengan pacarnya atau nerasakan dunia baru bersama cowok yang lebih baik. Ingat, secara manusia bermoral, aku tetap menyarankan kamu boleh saja mendekati cewek cantik yang sudah punya pacar, tetapi asal kamu yakin bahwa kamu adalah pria baik yang tidak akan mempermainkannya.

Bagaimana bisa, cewek yang PALING CANTIK kok malah mudah didapatkan?
Perlu kamu catat: aturan ini hanya berlaku untuk cewek yang paling cantik di lingkungannya. Kalau setengah cantik, atau agak-agak cantik, atau cantik tapi bukan paling cantik, ya... aku gak jamin deh.
Alasan pertama mengapa mendapatkan cinta dari cewek paling cantik itu mudah adalah karena cewek yang terlalu cantik pastinya banyak diperhatikan cowok. Namun umumnya cowok hanya berani memperhatikan saja dan tidak serius bertekad untuk mendapatkannya cinta cewek itu. Hal itu karena kebanyakan pria merasa minder dan tidak yakin bisa mendapatkan cewek paling cantik dan mulus tersebut. Nah, karena sekarang kamu sudah tahu kenyataan ini, sekarang adalah kesempatan kamu untuk berani bertindak dengan yakin untuk mendapatkan cewek cantik itu.
Alasan kedua. Bisa jadi ada banyak cowok yang berusaha mendekatinya, tapi semua cowok menggunakan cara pendekatan yang kuno, basi, cara lama. Si cewek paling cantik yang sudah hafal cara pendekatan cowok biasa, akan merasa jenuh dan menganggap tidak penting atau tidak menantang. Ini juga kesempatan kamu. Lakukanlah pendekatan dengan cara paling unik yang kamu bisa, yaitu dengan SULAP MAGIC.
Cewek, butuh sesuatu yang unik. Yang berbeda dan jarang ada. Sekarang kamu punya kesempatan untuk menguasai cara unik mendekati wanita yang belum banyak diketahui oleh cowok di indonesia. Sebentar lagi, kamu menjadi cowok yang BERBAHAYA..! - Ya, berbahaya karena kamu bisa mendapatkan cewek cantik manapun yang kamu mau.
Kamu sudah tahu cara membuat wanita jatuh cinta padamu sekarang.
Aku sudah katakan fakta sesungguhnya yang aku ketahui.
Aku yakin apa yang kukatakan itu benar, karena aku membuktikannya sendiri.
Beberapa temanku juga telah membuktikannya.
Aku tahu, tidak semua pria akan setuju dengan argumen yang kutulis di halaman ini. Terutama pria yang memang tidak punya keyakinan untuk bisa mendapatkan pacar cantik. Mereka selalu saja membantah pemikiran baru yang belum pernah mereka coba, tetapi tetap mempertahankan pemikiran lama yang sudah terbukti gagal. Kalau kamu ingin berhasil, ubahlah cara pikir kamu. Terima cara-cara baru yang bisa membuat kamu untuk berubah.
Sekarang terserah kamu. Ingin mempersulit diri dan terus bermimpi mendapatkan pacar cantik, atau kamu bangkit untuk mendapatkan cinta cewek impianmu. Kalau kamu memilih bangkit, aku bisa ajarkan kamu rahasia SULAP MAGIC untuk mendapatkan cinta wanita.

Oke. Sekarang milikilah keyakinan, bahwa kamu bisa mendapatkan cewek secantik apapun yang kamu inginkan. Kamu punya kesempatan. Semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan cewek cantik. Namun kebanyakan mereka takut bertindak. Mereka takut ditolak. Gagal itu biasa. Lebih baik gagal setelah mencoba, daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Namun aku yakin, kalau kamu memperhatikan saran-saranku (yang aku tulis di halaman ini), kamu sudah punya cukup kemampuan untuk mendapatkan pacar cantik. Tidak peduli kalau kamu kurang ganteng atau kurang kaya dibanding sainganmu.

Gunakan SULAP MAGIC untuk meluluhkan hati wanita..!
Selamat mencoba……………..
Pasti kamu dapet cawek cantik dan menyenangkan buatdiri kamu

Kedudukan Kafaah dalam Perkawinan

Kata pengantar
Segala puji bagi Allah yang telah memberkan pencerahan kepada penulis untuk menulis sebuah makalah dengan judul kafaah dalam perkawinan. Sungguh takkan selesai masalah ini tanpa kehendak dari Allah.
Salam dan sejahtera kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan seluruh para sahabat yang telah berpartisipasi dalam membawa islam ini dari alam jahiliah kepada alam islamiah dan dari alam yang tidak berpengetahuan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Beliau adalah orang yang paling berjasa dalam membawa islam ini. Dengan islamlah segalanya akan teratur dan tertata dengan baik dari segala aturan, baik aturan ibadah, mua’amalah, siayasah dan dalam hal al-syakhshiyah.
Penulis sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing yang suda bersusah payah dalam membimbing penulis sehingga tulisan yang berjudul kafaah dalam perkawinan dapat terselesaikan. Tulisan ini tidak luput daripada kekurangan dan kekhilafan dalam penulisannya, baik dari segi penyusunan kata-katanya, dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama yang barangkali tidak begitu lengkap. Oleh sebab itu penulis sangat memerlukan masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang produktif dari para pembaca, sehingga tulisan ini lengkap dan sistematis.
Demikianlah semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan penambahan daftar pustaka bagi penyusunan-penyusunan tulisan yang lain. Akhirnya penulis mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. wassalam

Penulis

Mansari
11090813
Pendahuluan
Perkawinan merupakan suatu perintah dari Allah SWT untuk membentuk keluarga yang bahagia dari dunia sampai ke akhirat kelak. Terdapat beberapa istilah dalam suatu perkawinan, antara lain adalah talak, rujuk, iddah, ila’, li’an dan kafaah. Penulisan pada kesempatan ini akan mengupas panjang lebar masalah kafaah. Mulai dari pengertian, pendapat ulama, hak-hak dalam kafaah dan criteria-kriteria yang digunakan oleh ulama dalam masalah kafaah.
Kafaah merupakan suatu hal dalam perkawinan yang terjadi sebelum akad nikah dilaksanakan. Terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah kafaah ini, ada yang megatakan kafaah merupakan syarat perkawinan dengan beralasan pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh al-dar Quthniy yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama yang artinya “janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya”. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa pekawinan tidak sah apabila dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu dengannya. Ulama yang mengatakan kafaah syarat dalam perkawinan adalah imam ahmad.
Sementara ada satu pendapat lagi yang mengatakan bahwa kafaah merupakan sebagai pelengkap dari perkawinan. Perkawinan tetap sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan dalam perkawinan meskipun calon pengantin tersebut tidak kafaah atau tidak tidak setara/sekufu, baik dari segi keturunan, ekonomi, profesi, kekayaan, kemerdekaan diri, dan kualitas keberagamaannya maupun kebangsaannya. Criteria utama yang digunakan dalam masalah kafaah adalah keberagaman, bahkan menurut ulama malikiah hanya keberagamaanlah yang dapat dijadikan kafaah. Dalil yang digunakan oleh ulama yang mengatakan kafaah bukan syarat perkawinan adalah :
انّ أكر مكم عند ا الله أتقا كم
Artinya:
“Yang paling mulia diantaramu disisi Allah ialah yang paling bertakwa diantaranya”
Perempuan mempunyai hak penentuan kafaah, karena perempuanlah yang akan menikah. Perempuan dapat menolak walinya apabila wali menikahkannya dengan orang yang tidak kafaah dengannya. Adapun yang dijadikan standar kafaah itu adalah status social perempuan, karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki. Laki-laki yang mengawininya paling tidak sederajat dengan perempuan, seandainya lebih tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan perempuan tadi.

Kafaah
Definisi kafaah
Kafaah menurut bahasa berarti setara, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Menurut istilah kafaah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kafaah merupakan persesuaian antara suami dan istri dalam suatu pernikahan baik dari segi status social, akhlak, serta kekayaan dan lain sebagainya. Keseimbangan utama yang sangat diperhatikan dalam masalah kafaah adalah keseimbangan dalam agama yaitu dalam hal akhlak dan moral. Hal ini harus diperhatikan, karena dengan nilai-nilai agama dan moral akan membentuk atau akan membawa kepada tujuan pernikahan yaitu terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah (SAMARA).
Kafaah juga dapat dijadikan tolak ukur dalam masyarakat dan merupakan harga diri dan gengsi dalam suatu keluarga. Keluarga merasa harga dirinya jatuh bila anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu atau dengan laki-laki yang lebih rendah status sosialnya.

Pendapat ulama tentang kafaah dalam pernikahan
Kedudukan kafaah dalam pernikahan terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut ulama syafi’iyah, malikiah dan hanafiah bahwa kafaah dalam pernikahan bukan salah satu syarat dari pernikahan, pernikahan akan tetap sah apabila tidak terpenuhi kafaah (persesuain ) tersebut. Mereka mengambil dalil dari firman Allah :
انّ أكر مكم عند ا الله أتقا كم
Artinya :
“Yang paling mulia disisi diantaramu disisi Allah ialah yang paling bertakwa diantaramu”.
Inilah alasan yang digunakan oleh para ulama syafi’I, maliki, dan hanafi. Menurut mereka takwalah yang dapat mebedakan antara satu orang dengan orang lain. Sedangkan menurut imam ahmad bin hambal atau imam hambali, ada dua riwayat tentang pendapat beliau. Riwayat pertama mengatakan bahwa kafaah merupakan tidak termasuk syarat dan rukun pernikahan dengan beralasan seperti firman Allah di atas. Sedangkan riwayat yang kedua mengatakan bahwa kafaah merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan, artinya seorang laki-laki tidak sah menikahi seorang perempuan kalau tidak sekufu, begitu juga dengan perempuan tidak sah menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Dalil yang mereka gunakan adalah sepotong hadis hadis nabi yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthni yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama yang bunyinya :
لآ تنكحوا اانساء الأّ من ا لأكفا ء ؤ لأ تز ؤ جؤ هنّ ألأ من الأ ولئاء
Artinya :
Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya.
Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak sah kalau tidak sekufu. Namun hadis ini menurut para ulama adalah hadis dhaif, dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.
Ulama mengharuskan pernikahan itu didasarkan pada persetujuan perempuan. Perempuan yang dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka perempuan tersebut dapat menyampaikan keberatannya dan boleh tidak menikah dengan laki-laki tersebut. Seandainya salah satu pihak mengatakan laki-laki tersebut sudah memenuhi criteria kafaah dan di lain pihak mengatakan tidak, maka hal tersebut harus diselesaikan oleh pihak ketika yaitu peradilan.
Kriteria kafaah menurut para ulama
Jumhur ulama berbeda pendapat dalam menentukan criteria kafaah ini, seperti yang telah diuraikan oleh al-jaziry sebagai berikut :
Menurut ulama hanafiah yang menjadi dasar kafaah adalah sebagai berikut :
1. Nasab atau keturunan
2. Islam
3. Hirfah (profesi)
4. Kemerdekaan dirinya,
5. Diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam islam, dan
6. kekayaan
menurut ulama malikiah yang menjadi criteria kafaah hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaannya dan bebas dari cacat fisisk. Sedangkan menurut ulama syafi’iyah yang menjadi criteria kafaah itu adalah sebagai berikut :
1. kebangsaan atau nasab
2. kualitas keberagamaan
3. kemerdekaan diri
4. usaha atau profesi
menurut ulama hanabilah yang menjadi criteria kafaah itu adalah sebagai berikut :
1. kualitas keberagamaan
2. usaha atau profesi
3. kekayaan
4. kemerdekaan diri, dan
5. kebangsaan
dari criteria-kriteria diatas dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat tentang criteria utama dalam kafaah adalah agama atau diyanahnya, bukan pada kekayaan, status social, dan profesi. Bahkan ulama malikiah diniyah inilah yang dijadikan sebagai criteria kafaah. Kesepakatan tersebut didasarkan pada firman Allah yang disebutkan diatas juga berdalil dengan firman Allah dalam surat as-sajdah ayat 18 :
         
(jika demikian halnya) maka Adakah orang Yang beriman sama seperti orang Yang fasik? mereka tidaklah sama (dalam menerima balasan).
Ulama-ulama yang sepakat mengatakan criteria utama kafaah diniyah tidak menempatkan kafaah sebagai syarat atau rukun dalam suatu pernikahan. Kafaah ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lain. Dengan demikian seorang wali harus menikahi anaknya, meskipun tidak setara antara calon suami dan istri. Perbedaan kafaah tidak dapat dijadikan alasan oleh wali untuk tidak menikahi anaknya kepada suami dan tidak boleh beralih kepada wali hakim.

Hak atas kafaah
Kafaah dalam pernikahan adalah hak perempuan dan para wali ashabahnya. Mereka sama-sama mempunyai hak dalam menentukan kafaah. Salah satu pihak mengatakan sudah setara sementara yang lain tidak maka pihak yang lain tersebut dapat mencegah pernikahan tersebut.
Wali yang berhak menolak akad nikah apabila tidak terpenuhi kafaah adalah wali ashabah yang dekat. Sedangkan wali yang jauh hubungan nasab dengan perempuan mempunyai hak pencegahan pernikahan karena tidak sekufu apabila wali yang dekat tidak ada.
Menurut pendapat abu hanifah dan Muhammad apabila seorang perempuan mempunyai beberapa saudara, sebagian saudara mengatakan sekufu dan sebagian lagi mengatakan tidak sekufu, maka yang dapat diterima adalah pendapat mereka yang mengatakan setuju. Kerelaan sebagian orang dianggap kerelaan sebagian yang lain, karena hak itu terbukti untuk mereka semua. Sementara menurut Abu yusuf dan Zafar berpendapat bahwa kerelaan salah satu pihak tidak menggugurkan yang lainnya, karena kesetaraan itu hak bagi mereka semua.

Daftar pustaka

 Abd. Rahman ghazaly, fiqh munakahat, kencana media prada, Jakarta : 2003.
 Abdul majid Mahmud mathlub, panduan hukum keluarga sakinah, era intermedia, cet pertama, Solo : 2005.
 Amir syarifuddin, hukum perkawinan islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan), prenada media, cet 1, Jakarta : 2006.

Pelaksanaan Putusan Peradilan

Pelaksanan putusan peradilan
Pengertian
Eksekusi berasal dari kata “execute”, artinya melaksanakan putusan hakim (ten uitvoer legging van vonnissen).
Dalam bukunya yahya seperti yang dikutip oleh wildan suyuthi,memberikan definisi eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam definisi tersebut salah satu unsur eksekusi adalah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berupa :
1. Putusan pengadilan pada tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke mahkamah agung.
3. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari mahkamah agung atau putusan peninjauan kembali dari mahkamah agung.
4. Putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.
Dalam bukunya abdul manan yang “berjudul penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama” disebutkan pelaksanaan putusan peradilan atau eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap . Pelaksanaan putusan ini merupakan tujuan akhir dalam sebuah sengketa. Putusan yang dijalankan oleh pengadilan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setiap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat di ganggu gugat.
Putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara suka rela dan dapat juga dilaksanakan secara paksa. Apabila tergugat orang yang kalah mau melaksanakan putusan secara suka rela, maka pengadilan tidak harus memaksa mengambil barang dari tergugat. Sebaliknya kalau tergugat tidak mau melaksanakan amar yang sudah ditetapkan dalam putusan, maka pengadilan dapat memaksakannya untuk mengembalikan barang kepada penggugat.
Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan eksekusi adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tercantum kata-kata “menghukum tergugat” . Misalnya kata-kata yang digunakan adalah menghukum tergugat dengan membayar uang kepada penggugat atau pihak yang menang Rp 500.000.000,00, atau mengembalikan sepetak tanah kepada si pulan dengan jarak 200 meter.
Azaz-azaz pelaksanaan eksekusi
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum eksekusi dilaksanakan, antara lain adalah seperti yang diteranhkan dalam bukunya Abdul manan sebagai berikut :
1. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap
Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat pihak-pihak untuk melaksanakaknnya.
2. Putusan tidak dijalankan secara suka rela
Azaz ini terdapat dalam pasal 196 HIR dan pasal 207 R.Bg. ada dua cara melaksanakan putusan pengadilan, yaitu secara suka rela dan dapat juga di paksa. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan secara suka rela maka pejabat pengadilan dapat memaksakan pihak yang kalah untuk mengembalikan barang-barang orang yang menang (baik tergugat maupun tergugat).
3. Putusan mengandung amar condemnatoir
Yang dimaksud dengan amar condemnatoir adalah amar yang berupa menghukum pihak yang kalah (baik penggugat maupun tergugat) untuk mengembalikan barang atau benda yang dipersengketakan. Cirri-ciri amar condemnatoir adalah sebagai berikut :
a. Menghukum atau memerintahkan untuk “menyerahkan”.
b. Menghukum atau memerintahkan untuk “pengosongan”.
c. Menghukum atau memerintahkan untuk “membagi”.
d. Menghukum atau memerintahkan untuk ”melakukan sesuatu”.
e. Menghukum atau memerintahkan untuk “menghentikan”.
f. Menghukum atau memerintahkan untuk “membayar”
g. Menghukum atau memerintahkan untuk “membongkar”.

4. eksekusi dibawah pimpinan ketua pengadilan
menurut pasal 195 ayat 1 HIR dan pasal 206 ayat 1 R.Bg yang berwenang melakukan tugas eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara tersebut yang dimintakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, ketua pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan peneteapan yang ditujukan kepada panitera/juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan dibawah pimpinan ketua pimpinan pengadilan.
Jenis-jenis pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi)
Menurut Prof.Dr.Sudikno mertokusumo, SH seperti yang dikutip oleh Dr. Abdul manan SH,SIP, M.Hum ada 3 macam bentuk eksekusi, antara lain :
1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang seperti yang telah diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 R.Bg.
2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan (pasal 225 HIR, dan pasal 259 R.Bg).
3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut eksekusi riil (pasal 1033 Rv).
Sementara dalam bukunya sulaikin lubis menambahkan satu lagi bentuk eksekusi yaitu Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang yang terdapat dalam pasal 200 ayat 1 HIR, pasal 218 ayat 2 R.Bg.
Tata cara eksekusi
ada beberapa tahapan yang harus di tempuh sebelum eksekusi dilaksanakan antara lain sebagai berikut :
1. Permohonan penggugat (pemenang perkara) kepada ketua pengadilan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara suka rela, sedangkan penggugat mengingikan eksekusi, maka ia harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan (pasal 207 ayat 1 R.Bg).
2. Peringatan (aanmaning)
Aanmaning merupakan teguran kepada pihak yang kalah supaya melaksanakan putusan pengadilan secara suka rela dalam waktu yang telah ditentukan setelah pengadilan menerima permohonan dari pihak yang menang.
3. Apabila dalam tenggang waktu 8 hari ternyata putusan pengadilan tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, maka ketua pengadilan membuat suatu penetapan mengabulkan permohonan eksekusi dengan mengeluarkan surat perintah eksekusi.
4. Pelaksanaan eksekusi dilakukan setelah adanya penetapan eksekusi dari ketua pengadilan, selanjutnya ketua panitera menentukan kapan eksekusi akan dilaksanakan. Panitera akan membuat surat pemberitahuan tentang kepastian hari diadakannya eksekusi dan ditujukan kepada pemohon eksekusi, termohon eksekusi, kepala desa setempat, kecamatan dan kepolisian. Eksekusi dilaksanakan oleh panitera atau jurusita (209 R.Bg) , dan untuk membantu pelaksanaan eksekusi tersebut panitera atau juru sita dibantu oleh dua orang saksi (210 R.Bg) dengan syarat warga Negara Indonesia, berumur minimal 21 tahun dan dapat dipercaya.

Biaya eksekusi
Menurut ketentuan pasal 145 ayat 4 R.Bg permohonan baru didaftarkan apabila pemohon atau penggugat telah melunaskan biaya perkara. Begitu juga dalam pelaksanaan eksekusi, eksekusi tidak bisa dilaksanakan sebelum permohonan eksekusi didaftarkan kedaftar eksekusi, dan untuk mendaftarkannya harus membayar panjar terlebih dahulu kepada pengadilan.
Pasal 194 R.Bg
Dalam keputusan hakim harus disebut :
Jumlah ongkos perkara yang harus dibayar oleh pihak yang terhukum kecuali ongkos-ongkos yang timbul setelah keputusan hakim diucapkan, ongkos-ongkos itu jika diperlukan dikira kemudian oleh ketua pengadilan negeri.
Berdasarkan pasal 192 R.Bg ayat 1 biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara, sehingga biaya eksekusipun dibebankan kepada pihak tergugat ( yang kalah). Dalam ketentuan itu dinyatakan :
“setiap orang yang dalam suatu keputusan hukum dikalahkan perkara, dihukum untuk, membayar ongkos perkara”.
Namun sebelum ekseksusi dilaksanakan, sementara pelaksanaannnya berdasarkan permohonan penggugat dan memerlukan biaya, maka pemohon eksekusi harus membayar lebih dulu biaya yang merupakan panjar. Setelah eksekusi selsesai maka biaya eksekusi ter sebut dibebankan kepada pihak yang kalah. Pembayaran kembali yang dikenakan oleh pemohon eksekusi oleh tergugat adalah berdasarkan bukti kwitansi mengenai jumlah biaya yang harus dibayar.

Kesimpulan :
Eksekusi merupakan akhir dari suatu perkara yang merupakan hasil daripada apa yang dituntut oleh penggugat yang merasa ia dirugikan atau orang yang merasa haknya diperkosa oleh orang lain yang diputuskan melalui perangkat Negara dalam hal ini yaitu pengadilan. Apabila putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak pengadilan atau juru sita berkewajiban melaksanakan apa yang sudah diputuska oleh ketua pengadilan berdasarkan perintahnya. Juru sita tidak bisa melaksanakan eksekusi apabila tidak ada perintah secara tertulis dari ketua pengadilan dan putusan yang dapat dilaksanakan eksekusi adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berlaku azaz litis finim opperte.
Sebelum eksekusi dilaksanakan, pihak yang memohon eksekusi berkewajiban membayar uang permohonan eksekusi. Meskipun demikian setelah perkara selesai orang yang kalah harus membayar kembali kepada pihak yang menang perkara.
Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa dilaksanakan secara suka rela oleh tergugat (pihak yang kalah), dan apabila tidak dilaksanakan secara suka rela pejabat pengadilan dapat memaksakan tergugat untuk menyerah harta yang dipersengketakan kepada penggugat berdasarkan putusan yang sudah ditetapkan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Daftar pustaka

Wildan suyuthi, sita dan eksekusi (praktek kejurusitaan pengadilan), Jakarta : tat nusa 2004.
Dewi gemala dkk, hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia, Jakarta : prenada media,2005.
Manan abdul, Penerapan hukum acara perdata (di lingkungan peradilan agama), Jakarta : prenada media group, 2006.

peran blog bagi perkembangan fakultas syari'ah

PERAN BLOG BAGI PERKEMBANGAN MUTU FAKULTAS SYARI’AH

Kehadiran teknologi canggih di era globalisasi dan modernisasi sudah menghantarkan masyarakat ke pintu gerbang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bersaing dengan negara-negara lain. Pada akhirnya akan memberi manfaat bagi semua orang dalam menghadapi perkembangan zaman.
Salah satu teknologi yang banyak digunakan oleh mahasiswa adalah blog atau web blog. Web blog adalah sebuah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan pada sebuah halaman web. Web blog berfungsi sebagai area curhat, berbagi informasi dalam bidang pendidikan, politik, dan baik yang bersifat personal maupun umum.
Pembelajaran yang efektif dalam kampus memerlukan media yang mendukung penyerapan dan berbagi informasi. Mahasiswa bisa menjadi konsumen dan produsen informasi baik informasi tentang pendidikan, science, dan lain sebagainya. Sehingga akan menumbuhkembangkan potensi mahasiswa untuk menerima dan menyebarluaskan informasi.
Kehadiran blog dapat dijadikan sebagai sarana pendukung kesuksesan mahasiswa. Selain dijadikan sebagai sumber informasi, blog juga dijadikan sebagai tempat belajar menulis bagi mahasiswa dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan kebiasaan menulis di blog mahasiwa tidak kaku lagi mengatur kata-kata dalam menyusun skripsi.
Di era reformasi mahasiswa dianggap sebagai pelopor dan penggerak bangsa. Mahasiswa yang kritis selalu lahir dari pola pikir mahasiswa untuk mengembangkan isu yang krusial dan isu realita dalam masyarakat. Sehingga dengan informasi tersebut mahasiswa dapat mengangkat dan menulis di blog untuk mengembangkannya dan akan menjadi hangat dibicarakan di media massa
Dalam hal ini, secara umum mahasiswa menyandang tiga fungsi pokok, yaitu :
1. Sebagai penyampai kebenaran bagi khalayak ramai dan mempublikasikan isu-isu yang krusial yang terjadi dalam masyarakat (agent of sosial control).
2. Sebagai agent perubahan yang terjadi dalam masyarakat (agent of change).
3. Mahasiswa sebagai penerus masa depan bangsa.

Penulis adalah mahasiswa IAIN Ar-Raniry fakultas syari’ah jurusan SAS ‘09’

Mansari

Rabu, 07 Desember 2011

uu no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga

uu no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga

Minggu, 20 November 2011

Pola Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia

Kamis, 10 November 2011

cara menaklukkan hati cewek n membuat dia jatuh cinta pada dirimu...................cuhuiiiiiiiii tpoi seru x ini

Jumat, 07 Oktober 2011

Kedudukan Kafaah dalam Perkawinan

Senin, 03 Oktober 2011

Pelaksanaan Putusan Peradilan

Minggu, 08 Mei 2011

peran blog bagi perkembangan fakultas syari'ah

Related Posts Display

Featured post

Teliti terkait Non Mahram dalam Rumah Tangga, Proposal Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga diseminarkan

Total Tayangan Halaman

Social Media Icons

Cari Blog Ini

Menu

Pages

Pages

Pages

Menu

Popular Posts

Blog Archive

Blogroll

About